Pegiat antikorupsi di Malut Suhardi meminta kepada semua partai politik untuk tidak memberi peluang kepada mantan narapidana korupsi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 mendatang.
“Sesuai regulasi mantan napi korupsi memang bisa ambil bagian dalam pilkada, tetapi sebagai komitmen untuk memerangi korupsi di Indonesia parpol seharusnya tidak memberi peluang kepada mereka,” kata pegiat antikorupsi di Malut Suhardi di Ternate, Rabu (14/8).
Menurut dia, seorang mantan napi korupsi ketika diberi peluang menjadi kepala daerah tidak tertutup kemungkinan akan kembali melakukan hal serupa ketika menjadi kepala daerah, seperti yang dilakukan salah seorang bupati di Jawa Tengah yang sebelumnya merupakan mantan napi korupsi.
Baca juga: OTT Jakarta, KPK Amankan Bukti 2 Miliar dan Tangkap 11 Orang
“Masyarakat tidak bisa diharapkan untuk mencegah terpilihnya calon kepala daerah dari mantan korupsi kalau diusung oleh parpol, karena masyarakat dalam menentukan pilihan terkadang tidak melihat figur, tetapi apa yang diberikan figur atau politik uang,” katanya.
Ia mengatakan langkah KPU RI saat Pemilu Legislatif 2019 yang awalnya tidak mengizinkan mantan napi korupsi menjadi calon anggota legislatif merupakan langkah jitu untuk mencegah parpol mengusung mantan napi korupsi, tetapi sayang Mahkamah Agung membatalkannya.
“Oleh karena itu, perlu ada kebijakan berani dari Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah yang melarang mantan napi korupsi ikut dalam pilkada, sehingga parpol tidak memiliki landasan hukum untuk mengusung calon mantan napi korupsi di pilkada,” katanya.
Selain itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) pun menolak mantan narapidana kasus korupsi maju dalam Pilkada karena dinilai tidak etis.
“Mantan napi korupsi tidak etis ikut Pilkada. Saya kira dengan membiarkan mantan narapidana korupsi, parpol membuktikan keberpihakan mereka yang lemah pada pemberantasan korupsi,” ujar peneliti senior Formappi Lucius Karus di Jakarta.
Pertimbangan parpol yang hanya mengacu pada peraturan semata dalam meloloskan calon pemimpin mengekspresikan rendahnya tanggungjawab etis partai terhadap hak orang yang dirampok oleh terpidana sebelumnya. Ia memandang lolosnya mantan narapidana tidak memberikan pendidikan politik berintegritas bahwa seorang pemimpin haruslah orang yang memiliki kebajikan tinggi. (Ay/Antara)