Jakarta, LiputanIslam.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak agar Presiden Joko Widodo segera melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Trimedya Pandjaitan.
“Jokowi harus hormati putusan politik. Kalau paripurna setuju, Jokowi seyogyanya segera melantik (Komjen Budi). Saya usulkan besok,” kata Trimedya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, seperti dilansir detik.com, 15 Januari 2015.
Lalu bagaimana dengan kasus rekening gendut yang telah menjerat Komjen Budi sehingga ditetapkan sebagai tersangka? Menurut Trimedya, hal itu tidak menjadi masalah. (Baca: DPR Dukung Budi Gunawan, Jokowi Dilanda Dilema)
“Proses hukum jalan terus. Penegak hukum pernah status tersangka, jalan terus. Kalau Budi Gunawan dilantik, beliau tidak boleh gunakan institusi Polri untuk hadapi proses hukum ini,” ucap dia.
Ia melanjutkan, Komisi III tidak menghentikan proses fit and proper test meskipun Budi sudah ditetapkan sebagai tersangka. KPK pun tidak dilibatkan. Komisi III baru berencana mengundang KPK dan Polri pekan depan.
“Saya tidak tahu kalau pimpinan melakukan komunikasi dengan KPK, namun sebagai anggota, saya tidak melakukannya. Minggu depan kita undang KPK dan kepolisian. Kita kan sudah susun jadwal,” jelas Trimedya.
Saat ini, gelombang penolakan terhadap Komjen Budi yang telah disetujui Komisi III DPR sebagai Kapolri muncul dari relawan pendukung Jokowi saat kampanye. Namun PDIP tidak menganggap hal itu sebagai masalah.
“Itu biasa saja. Jokowi juga harus jelaskan. Jokowi punya kemampuan untuk menjelaskan,” paparnya.
Seperti diketahui, relawan Konser Salam Dua Jari yang digawangi Abdee Slank dan lainnya membuat surat terbuka yang mendesak Jokowi menarik kembali pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Mereka pun mengancam akan turun ke jalan. Hingga berita ini diturunkan, petisi yang menolak Komjen Budi jadi Kapolri di change.org telah ditandatangani oleh 24.995 orang. (ba)