Bogor, LiputanIslam.com — Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bogor meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk lebih serius lagi dalam menyikapi bahaya kelompok-kelompok anti-NKRI. PCNU Bogor menilai Pemkab setempat belum melakukan sesuatu untuk membendung mekarnya kelompok-kelompok radikal.
“Bahaya yang mengancam keutuhan NKRI mendatang selain narkoba ialah penyebaran paham-paham radikal. Perihal ini patut diperhatikan mengingat secara geografis, Bogor merupakan penyangga ibukota RI. Karenanya, Pemkab Bogor dan instansi terkait harus bertindak extra keras dalam memerangi kelompok anti-NKRI,” jelas Romdon, Ketua PCNU Bogor, seperti dilansir NU Online, 8 Januari 2015.
”Jujur saja, kelompok-kelompok itu tumbuh subur di sini. Mereka sudah masuk melalui kegiatan-kegiatan kampus. Semua itu dikuatkan dengan pemberitaan-pemberitaan di media massa selama ini. Sementara hingga kini benteng utama tampaknya baru pesantren-pesantren NU,” imbuhnya.
Sementara Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, H Eman Suryaman, mendorong warga untuk terlibat aktif dalam pemberantasan narkoba dan penyebaran paham-paham radikal.
“Saya akan instruksikan kepada cabang, MWCNU dan ranting bila mengetahui hal itu segera aktif melapor kepada yang berwajib,” kata H Eman.
Gerakan Intoleran Tumbuh Subur, Tanggung Jawab Siapa?
Tahun lalu, Bogor menjadi tuan rumah diselenggarakannya acara bedah buku ‘Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia’ yang bertempat di Masjid al-Muhajirin, Cilebut, Bogor pada Selasa, 14 Januari 2014. Saat itu, narasumber menyampaikan materi yang bermuatan kebencian dan sumpah serapah terhadap mazhab Syiah. (Baca: Bedah Buku Diam-diam di Bogor)
Selain terhadap kelompok Syiah, kasus pelanggaran juga dialami oleh jemaat GKI Yasmin. Bermula dari dibekukannya IMB pendirian GKI Yasmin tahun 2008, yang terletak di Jalan KH R Abdullah Bin Nuh, dekat perumahan Yasmin, Bogor, sengketa pembangunan ini lalu masuk ranah hukum.
Pada Desember 2010, MA telah mengeluarkan keputusan yang pada dasarnya menguatkan keputusan yang dikeluarkan PTUN Bandung dan PTUN Jakarta yang menyatakan Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor agar mencabut surat Pembekuan IMB GKI Yasmin. (Baca: Bangunan GKI Yasmin Terancam Dibongkar)
Namun kendati putusan telah final, jemaat GKI Yasmin masih tidak diperkenankan untuk beribadah di dalam gereja tersebut. Ironisnya lagi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor, Eko Prabowo pun menyatakan bahwa bangunan GKI Yasmin terancam dibongkar.
Walikota Bogor Aria Bima tidak berbuat banyak dalam menyikapi konflik ini. Ia mengatakan pada Kamis, 11 Desember 2014 bahwa ia tidak bisa membuka gereja sebagaimana putusan dari MA, dan untuk itu, ia mengklaim memiliki alasan yang kuat. Ia juga mengaku telah meminta kepada Departemen Dalam Negeri dan Kementerian Agama untuk menimbang dalam pada masalah ini, namun belum mendapat respon.
Jadi, siapa yang harus bertanggung jawab atas berbagai kasus intoleran yang terjadi di suatu wilayah? (ba)