Jakarta, LiputanIslam.com – Menghadapi maraknya isu-isu agama yang menjadi senjata untuk menjatuhkan lawan politik di masyarakat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) angkat bicara. Ormas Islam terbesar di Indonesia ini mengimbau agar politisasi isu-isu keagamaan dihentikan karena sudah mengancam keutuhan bangunan kehidupan harmonis bangsa Indonesia.
“Kami mengimbau tidak ada lagi politisasi isu keagamaan, terlebih hanya untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sulton Fatoni di Jakarta, Jumat, 19 Desember seperti dilansir kompas.com.
Menurut Sulton, isu agama merupakan wilayah sensitif. Alih-alih menghasilkan keuntungan, penggunaan isu keagamaan untuk kepentingan politik kekuasaan sebaliknya akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Karena itu, dibutuhkan kesadaran untuk bersama-sama menahan diri, untuk merawat kerukunan dan ketenteraman masyarakat,” katanya.
Terkait isu pelarangan mengenakan jilbab di Kementerian BUMN yang ramai dibahas di media sosial maupun diberitakan di media massa, meski dalam perkembangannya sudah dibantah, Sulton dengan tegas menyampaikan ketidakpercayaannya.
“Ini era reformasi, bukan era kolonial Belanda atau Jepang. Tidak mungkin ada larangan mengenakan jilbab, apalagi di instansi sekelas kementerian,” katanya.
Secara khusus, Sulton menyoroti kelompok tertentu yang selalu mendengung-dengungkan istilah “jilbab syar’i“. Menurut dia, upaya tersebut merupakan bagian dari pembelahan yang dilakukan secara sistematis dengan target pemaksaan gaya atau simbol jilbab kelompok tertentu.
“Kita perlu introspeksi. Tidak elok mengklaim diri sendiri palingsyar’i, sedangkan kelompok yang lain kurang syar’i, atau bahkan tidak syar’i, termasuk persoalan mode jilbab,” katanya.
Seperti diketahui, beberapa hari terakhir media sosial dihebohkan isu pelarangan jilbab di Kementrian BUMN. Namun setelah ditelusuri, berita tersebut ternyata hanya hoax, yang bersumber dari kicauan akun Twitter yang kemudian diekspos masif oleh media-media nasional seperti Republika, Okezone, dan Inilah.com.
Rusdi Mathari, seorang jurnalis senior menyayangkan hal tersebut, dan meminta kepada semua wartawan agar berhati-hati dalam mempublikasikan suatu berita.
“Sekali lagi, saya hanya bisa mengingatkan Anda untuk meriset dan melakukan verifikasi terlebih dulu sebelum menulis berita, apalagi jika berhubungan dengan isu-isu yang sensitif. Jadilah wartawan yang baik, dan menolaklah menjadi robot media yang tidak bisa berpikir. Minimal, bacalah kode etik jurnalistik, karena kata seorang kawan, pekerjaan yang paling dekat kepada fitnah adalah pekerjaan wartawan,” tulis Rusdi melalui akun Facebook-nya. (ba)