Juba, LiputanIslam.com—Badan PBB melaporkan pada Jumat (14/6) bahwa sebanyak hampir 7 juta warga Sudan Selatan menghadapi krisis kelaparan meski adanya perjanjian damai yang telah menghentikan pertikaian di dalam negeri.
Pada awal tahun 2019, tercatat sekitar 6,1 juta warga Sudan Selatan yang mengalami kelaparan. Namun, kini angka yang tercatat meningkat hingga 6,9 juta atau 61% dari populasi.
“Setiap tahunnya, kelaparan terus meningkat di Sudan Selatan, di mana jutaan orang tidak bisa menjamin ketersediaan makanan selanjutnya, terutama pada tahun ini ketika kelaparan mencapai puncaknya pada Mei hingga Juli,” kata Hsiao-Wei Lee dari Program Pangan Dunia (WFP) di Juba.
WFP melakukan penilaian dengan metode Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) yang memeringkat tingkat kelaparan dari 1-5.
Berdasarkan metode pemeringkatan ini, sekitar 1,8 juta orang di Sudan Selatan diketahui terklasifikasi ke dalam tingkat 4 atau “keadaan darurat”. Itu artinya, mereka mengalami kesenjangan tinggi antara setiap waktu makan, kekurangan gizi akut, dan kematian tinggi.
Ketidakstabilan ekonomi, pertempuran selama bertahun-tahun, dan harga pangan yang tinggi, merupakan faktor-faktor yang menyebabkan akses makanan ke wilayah ini menjadi lebih sulit.
Sudan Selatan mengalami peperangan pada tahun 2013 ketika Presiden Salva Kiir menuding mantan wakilnya dan mantan pemimpin pemberontak, Riek Machar, merencanakan kudeta.
Perang tersebut yang ditandai oleh kekerasan etnis dan kekejaman brutal telah menewaskan sekitar 380.000 orang dan membuat sekitar empat juta orang meninggalkan rumah mereka. (ra/presstv)