Washington, LiputanIslam.com– Pemerintah Donald Trump mendapat banyak kecaman dan demonstrasi dari rakyat Amerika sejak sang presiden menjabat di Gedung Putih. Kini, para ahli di PBB memperingatkan kepada rakyat AS bahwa hak untuk protes dan berdemo mungkin akan dilarang oleh pemerintah mereka dalam waktu dekat.
Sejak Donald Trump menjabat sebagai presiden, setidaknya 19 negara bagian AS mengeluarkan aturan baru yang membatasi hak penduduk untuk berdemo, berkumpul secara damai, dan mengekspresikan diri sebebasnya tanpa takut ditahan.
Dilansir dari website Common Dream, dua wakil PBB Maina Kiai dan David Kaye, yang meliput kasus kebebasan berpendapat, memperingatkan bahwa para pejabat AS melakukan langkah-langkah yang mencerminkan sifat otoritarianisme baru.
Contohnya, Senat Negara Bagian Arizona pada Februari lalu mengeluarkan aturan yang membolehkan polisi menangkap siapapun yang terlibat dalam gelaran demonstrasi, menyita barang mereka, dan memperlakukan para demonstran seperti kriminal.
Di Portland, Oregon, para aktivis yang memprotes politisi kulit putih, pembunuhan orang kulit hitam oleh polisi, dan berbagai sistem rasis di wilayah lokal dan federal, kini dianggap sebagai “teroris domestik” oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri.
Sementara di Minnesota, setelah adanya kasus penembakan Philando Castile oleh polisi, para demonstran berunjuk rasa yang menyebabkan penutupan jalan raya. Setelah itu, legislator Minnesota mengeluarkan aturan yang menghukum para demonstran di jalan raya dengan denda besar dan penahanan di penjara.
Pejabat dari Partai Republik di Washington juga berencana mengklasifikasi para demonstran sebagai “teroris ekonomi.”
Kasus-kasus ini hanyalah beberapa dari banyak langkah pemerintah AS untuk mengekang kebebasan bersuara rakyatnya.
“Tren seperti ini tidak sesuai dengan salah satu pilar konstitusi Amerika: kebebasan berbicara.” kata Kiai dan Kaye. (ra/sputniknews)