Tripoli, LiputanIslam.com – Dewan Keamanan PBB, Rabu (19/3) kemarin, telah menyetujui sebuah resolusi yang mengesahkan sanksi terhadap ekspor minyak mentah ilegal dari fasilitas minyak Libya yang kini dikendalikan oleh para militan.
Resolusi yang disetujui dengan suara bulat itu memungkinkan negara-negara anggota Dewan Keamanan untuk memeriksa kapal-kapal yang diduga membawa minyak mentah ilegal dari Libya ke perairan internasional .
Menurut resolusi itu, negara-negara anggota Dewan diminta untuk melarang kapal-kapal yang dicurigai memasuki pelabuhan mereka . Mereka juga harus mencegah warga negara mereka terlibat dalam transaksi keuangan yang melibatkan penyelundupan minyak mentah Libya .
Senin lalu angkatan laut AS merebut kapal berbendera Korea Utara yang dijuluki Morning Glory dimana kapal tersebut membawa minyak ilegal Libya di lepas pantai tenggara dari Siprus .
Pada tanggal 8 Maret , kelompok-kelompok milisi yang mengendalikan pelabuhan timur al – Sidra di Libya, berhasil memuat minyak ke Morning Glory yang berlabuh di sana tanpa izin dari pemerintah pusat . Tanker Korea Utara tersebut berhasil menyelinap melalui brigade angkatan laut Libya karena cuaca buruk .
Beberapa hari kemudian , Kongres Umum Nasional Libya ( GNC ) memecat mantan perdana menteri , Ali Zeidan , setelah ia gagal menghentikan penjualan minyak ilegal oleh para militan . Pada tanggal 12 Maret , GNC memberikan kelompok milisi waktu dua minggu untuk segera mengangkat blokade terminal minyak mentah atau menghadapi aksi militer.
Tripoli telah melakukan upaya untuk mengakhiri gelombang protes di pelabuhan dan ladang minyak di seluruh negeri yang telah memangkas produksi minyak 230.000 barel per hari ( bpd ) , turun dari 1,4 juta barel per hari pada bulan Juli .
Libya sangat bergantung pada sektor minyak dan gas utamanya , yang menyumbang sebagian besar penerimaan mata uang keras dan pendapatan pemerintah. Oleh karenanya, gangguan pada sektor ini sangat mempengaruhi ekonomi.(lb/presstv)