New York, LiputanIslam.com — Dewan Keamanan PBB pada hari Sabtu (22/2) menyetujui resolusi yang menuntut pihak-pihak yang bertikai dalam konflik mematikan di Suriah, untuk memberikan akses langsung ke seluruh negara itu bagi penyaluran bantuan dari luar negeri.
Ini adalah pertama kalinya ke-15 anggota Dewan Keamanan PBB setuju atas resolusi tentang Suriah, sekaligus memberi pesan yang kuat kepada pihak-pihak yang bertikai agar penyaluran bantuan makanan, obat-obatan dan kebutuhan lainnya untuk warga sipil yang terperangkap dalam konflik, tak diblokir.
Rusia dan Cina telah melindungi sekutunya di Suriah, rezim Bashar al Assad, di Dewan Keamanan PBB selama perang saudara yang berlangsung tiga tahun. Kedua negara telah memveto tiga resolusi yang mengutuk pemerintah Suriah dan mengancam untuk memberikan sanksi terhadap pemerintah Assad.
Resolusi hari ini juga tidak memuat ancaman sanksi seperti draft yang didukung negara Barat dan Arab, tetapi mengungkapkan niat Dewan untuk mengambil “langkah lebih lanjut” jika resolusi tersebut tidak dilaksanakan. Resolusi ini juga menyerukan untuk segera mengakhiri segala bentuk kekerasan di negara itu dan mengecam keras munculnya serangan organisasi teror yang berafiliasi dengan Al Qaeda.
Para anggota Dewan bersikeras bahwa semua pihak harus berhenti menyerang warga sipil, termasuk melalui penembakan dan pemboman udara dengan bom barrel, yang penggunaannya telah dikutuk oleh pejabat senior PBB.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon, yang ikut dalam pertemuan itu, menyambut resolusi itu tetapi menambahkan resolusi ini “seharusnya tidak diperlukan” karena bantuan kemanusiaan bukanlah sesuatu yang harus dinegosiasikan, tetapi diperbolehkan berdasarkan hukum internasional.
Ban mengungkapkan keterkejutan yang mendalam bahwa kedua belah pihak mengepung warga sipil sebagai taktik perang, dan mencatat bahwa laporan pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut, termasuk praktik pembantaian serta kekerasan seksual termasuk terhadap anak-anak .
Sebelumnya, tim penyaluran bantuan PBB sempat ditembaki saat akan memberikan bantuan ke Aleppo dan Homs, meski sudah ada kesepakatan gencatan senjata anatara dua pihak yang bertikai.
Menurut Badan Pengungsi PBB (UNHCR), saat ini terdapat lebih dari 2,4 juta pengungsi yang terdaftar di beberapa negara: 932.000 di Libanon, 574.000 di Yordania , 613.000 di Turki, 223.000 di Irak, dan sekitar 134.000 di Mesir.
Dalam resolusi Sabtu itu, DK PBB menekankan bahwa “situasi kemanusiaan akan terus memburuk dengan tidak adanya solusi politik dan menyatakan dukungan untuk pembicaraan langsung yang disponsori PBB antara perwakilan pemerintah dan oposisi.”
Pada akhir putaran kedua perundingan antara dua pihak pekan lalu, Lakhdar Brahimi, Wakil Khusus PBB-Liga Arab Soal Krisis Suriah menyatakan penyesalannya bahwa “hanya kerjasama kecil” yang dicapai dalam perundingan itu, yaitu terkait pengiriman bantuan kemanusiaan. Dia mengatakan dua pihak sepakat bahwa babak baru pembicaraan akan berfokus pada kasus kekerasan dan terorisme, badan transisi, dan rekonsiliasi nasional.(ca/detiknews/ap)