New York, LiputanIslam.com — Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan sekitar 60 ribu orang melakukan perpindahan secara tidak lazim melalui laut pada tahun 2013. Dari jumlah itu, lebih dari 1.300 imigran ilegal diperkirakan meninggal atau hilang di laut selama tahun 2012 dan 2013.
Jumlah itu hanyalah perkiraan kasar, karena pergerakan yang tidak lazim itu sering kali terjadi tanpa data dan tidak diketahui dengan pasti. Yang dipastikan adalah masalah tersebut terus berkembang, bersama dengan tantangan yang dihadapi negara-negara di kawasan.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Badan Pengungsi PBB (UNHCR) menggelar acara lokakarya internasional tentang “Perlindungan dalam Perpindahan Ireguler Orang-orang Melalui Laut”, yang diadakan di Jakarta pada 21-22 April lalu. Acara tersebut dihadiri 14 negara Asia-Pasifik, yang merupakan negara asal, negara transit, dan negara tujuan.
Ke-14 negara itu sepakat meningkatkan upaya untuk menekan jumlah kematian di laut dan untuk memastikan bahwa orang–orang yang melakukan perjalanan atau perpindahan dengan perahu menerima perlindungan yang mereka butuhkan.
“Hari ini kami berada di sini karena negara asal, negara transit, dan negara tujuan yang Anda wakili memahami kebutuhan akan adanya kerja sama multilateral dan regional, untuk mengatasi tantangan darurat dan kompleks yang muncul karena adanya perpindahan maritim bercampur (mixed maritime movements) dengan cara-cara yang lebih manusiawi,” kata James Lynch, Koordinator UNHCR untuk Asia Tenggara.
Acara diprakarsai bersama oleh pemerintah Indonesia dan UNHCR, dihadiri oleh delegasi dari Afganistan, Australia, Bangladesh, Filipina, Iran, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini, Selandia Baru, Sri Lanka, Thailand, serta International Organization for Migration (IOM). Perwakilan dari Irak, Fiji, dan UN Office on Drugs and Crime (UNODC) hadir pula sebagai pengamat.
“Perihal lalu lintas perbatasan dan kompleksitas permasalahan pergerakan ireguler tidak cukup diatasi hanya dengan solusi nasional. Namun penanganannya membutuhkan pendekatan komprehensif di tingkat nasional, regional, dan global,” kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.
Dalam pidatonya, Marty menegaskan perlunya pendekatan kemanusiaan terhadap para pendatang ilegal tersebut. Berulang kali dia menyatakan orang-orang yang datang dengan perahu itu harus diperlakukan sebagai manusia, dengan pendekatan kemanusiaan.
Workshop yang baru saja selesai ini merupakan tindak lanjut pengimplementasian dari “Deklarasi Jakarta” yang dicetuskan dalam Konferensi Khusus untuk Penanganan Perpindahan Ireguler Manusia pada Agustus 2013 dengan fokus empat aspek, yakni pencegahan, deteksi dini, perlindungan, dan penindakan.
Rekomendasi lokakarya tersebut akan disampaikan dalam “Dialog tentang Perlindungan di Laut” yang akan diadakan Komisioner Tinggi UNHCR pada Desember mendatang.(ca/tempo.co)