PBB dan pemerintah Palestina mengecam keras rencana Israel untuk membangun lebih dari 800 unit pemukiman illegal di Jerusalem.
Berdasarkan informasi dari sebuah organisasi nonprofit Israel, Ir Amim, 800 unit yang dibangun akan memperluas pemukiman Gilo di Jarusalem Utara. Rencana pembangunan ini disetujui sejak 3 tahun lalu.
Utusan khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, Nickolay Mladenov, mengatakan seluruh dunia mengutuk langkah Israel memperluas pemukiman illegal di kawasan pendudukan Palestina.
“Saya sanget mengecam keputusan pemerintah Israel untuk membangun unit perumahan di atas tanah Palestina antara Bethlehem and Jerusalem Utara,” ujarnya.
Sementara itu, Sekjen Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, mengatakan keputusan rezim Tel Aviv ini “merefleksikan kegagalan komunitas internasional untuk menyudahi perluasan pemukiman Israel.”
Di sebuah pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Paris pada hari Kamis, Presiden Perancis Francois Hollande memperingatkan bahwa pembangunan pemukiman illegal oleh Israel ini adalah sebuah bentuk ancaman.
Hollande juga menegaskan, “Israel harus menghentikan pembangunan dan perluasan pemukiman illegal.”
Kwartet AS, Uni Eropa, Rusia dan PBB juga mengecam pemukiman tersebut dan meminta Tel Aviv menyudahi kebijakannya merampas rakyat Palestina. Aksi ini juga menghambat proses penegakan perdamaian di Timur Tengah. Warga Palestina ingin Tepi Barat menjadi bagian dari negara mereka di masa depan, sementara Jarusalem Utara menjadi ibu kota.
Lebih dari setengah juta warga Israel tinggal di 230 pemukiman illegal yang dibangun sejak pendudukan Israel di Tepi Barat dan Jarusalem pada tahun 1967.