Tepi Barat, LiputanIslam.com–Sekjen PBB, Antonio Guterres, mengecam janji kampanye Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk merebut Lembah Yordan di kawasan pendudukan Tepi Barat. Tindakan itu disebut sebagai pelanggaran berat hukum internasional.
“Langkah itu, jika diimplementasikan, akan menjadi pelanggaran hukum internasional yang serius,” kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, dalam sebuah pernyataan pada Rabu (11/9).
Menurut sang sekjen, langkah Netanyatu itu akan merusak peluang perdamaian di kawasan Timur Tengah, menghancurkan potensi negosiasi dan kelangsungan solusi dua negara.
Pada hari sebelumnya, Netanyahu berjanji akan mencaplok Lembah Yordan di Tepi Barat jika ia berhasil memenangi pemilihan legislatif pada 17 September mendatang. Janji itu dikutuk secara bulat oleh Palestina dan juga negara-negara di Timur Tengah, seperti Yordania, Iran, Turki, dan Uni Emirat Arab.
Selain itu, badan-badan internasional seperti Uni Eropa (UE) dan Liga Arab juga mengecam rencana tersebut. UE menyatakan tidak akan mengakui perubahan apa pun di wilayah perbatasan Israel yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak.
Sementara itu, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyatakan akan mengadakan pertemuan darurat para menteri luar negeri pada hari Minggu mendatang untuk membahas masalah ini.
Sekjen OKI, Yousef bin al-Othaimeen, menekankan bahwa “pengumuman berbahaya ini adalah agresi terhadap hak-hak rakyat Palestina.” (ra/presstv)