Kigali, LiputanIslam.com — Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis (8/1) menyatakan dukungan bagi operasi militer gabungan oleh Republik Demokratik Kongo (DRC) dan misi PBB di negeri itu untuk melumpuhkan kelompok bersenjata Pasukan Demokratik bagi Pembebasan Rwanda (FDLR).
Dalam pernyataan yang dikeluarkan Markas PBB di New York, DK PBB menyatakan bahwa FDLR “bukan hanya menolak untuk menyerah sepenuhnya tanpa syarat serta membubarkan diri, tapi juga telah terus merekrut anggota baru ke jajarannya”. Demikian sebagaimana dilaporkan Antara, Jumat (9/1)
Sejauh ini sebanyak 300 anggota FDLR telah menyerahkan diri, namun kebanyakan dari mereka adalah anggota yang tak penting, demikian pernyataan itu menyebutkan. Mereka yang menyerah itu juga tak memenuhi syarat pembubaran penuh kelompok bersenjata itu sebagaimana ditetapkan.
Sebagai sisa utama kelompok pemberontak Hutu Rwanda yang berperang di bagian timur Kongo, FDLR dikenal oleh Dewan Keamanan PBB sebagai kelompok yang anggota dan pemimpinnya termasuk di antara pelaku genosida pada tahun 1994 di Rwanda.
Tenggat bagi FDLR untuk melucuti senjata anggotanya secara sukarela atau menghadapi aksi militer, yang ditetapkan oleh Masyarakat Pembangunan Afrika Selatan (SADC) dan Konferensi Internasional mengenai Wilayah Danau Raya (ICGLR), berakhir pada 2 Januari lalu.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, hari Rabu (7/1) berbicara dengan Presiden Kongo Joseph Kabila melalui telepon, dan mendesak dilakukannya tindakan tegas terhadap FDLR.
Pertemuan Puncak Gabungan Kepala Negara dan Pemerintah SADC dan ICGLR dijadwakan berlangsung pada 15-16 Januari di Luanda, Angola, guna mengkaji situasi yang berkaitan dengan perlucutan senjata secara sukarela anggota FDLR dan memutuskan tindakan yang layak yang akan diambil setelah berakhirnya tenggat yang telah ditetapkan.(ca)