Mexico City, LiputanIslam.com — Komisi Pengawas PBB mendesak pemerintah Mexico untuk menyelidiki keterlibatan aparat pemerintah dalam kasus-kasus penculikan dan penghilangan paksa di negara itu, termasuk kasus hilangnya 43 pelajar pada bulan September lalu.
“Kasus menyedihkan penculikan 43 pelajar itu pada bulan September 2014 di negara bagian Guerrero menunjukkan tantangan serius yang dihadapi Mexico dalam hal pencegahan, penyelidikan dan pengadilan serta pencarian korban yang hilang,” kata Komisi PBB untuk Penculikan, Jumat (13/2), seperti dilansir Press TV.
Penghilangan paksa dan penculikan itu diduga kuat dilakukan oleh aparat pemerintah yang menolak mengakui nasib dan keberadaan warga.
Komisi yang beranggotakan 10 ahli independen mencatat bahwa penemuan mereka mengindikasikan “kontek penghilangan paksa secara umum di sebagian besar wilayah Mexico, banyak di antaranya bisa dikualifikasikan sebagai penghilangan paksa.”
Minggu lalu, delegasi Mexico mengatakan kepada PBB bahwa sebanyak 11.300 orang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Mexico. Perkembangan itu muncul saat sebuah kelompok ahli internasional akan ke Mexico pada tanggal 1 Maret mendatang untuk mulai melakukan penyelidikan atas hilangnya 43 pelajar di Negara Bagian Guerrero Septemer tahun lalu.
Organisasi berbasis di AS Inter-American Commission on Human Rights dijadwalkan akan bertemu beberapa keluarga pelajar yang hilang itu.
Jaksa Agung Mexico Jesus Murillo Karam pada tanggal 27 Januari lalu menyatakan para pelajar tersebut telah tewas setelah ditangkap polisi dan diserahkan kepada kelompok kriminal Guerreros Unidos, yang oleh mereka disangka sebagai anggota kelompok kriminal saingan.
Menurut Karam, setelah ditembak, jenasah para pelajar itu dibakar dan selanjutnya dibuang di sungai. Namun sampai saat ini baru satu jenasah saja yang telah berhasil diidentifikasi.(ca)