New York, LiputanIslam.com — Komisi Penyidik PBB hari Selasa (18/11) menyetujui rencana untuk mengajukan Korea Utara (Korut) ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas dakwaan pelanggaran HAM. Namun rencana itu masih harus disetujui oleh Dewan Keamanan agar bisa dilaksanakan.
Resolusi itu disetujui oleh 111 negara dan hanya ditolak oleh 19 negara. Sebanyak 55 negara lainnya memilih abstein. Demikian sebagaimana dilaporkan BBC News, Selasa petang.
Namun keputusan itu masih harus disetujui Sidang Umum PBB dan Dewan Keamanan, sebelum bisa dilaksanakan. Sementara Cina dan Rusia, 2 negara sekutu Korut yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan, kemungkinan bakal menolaknya.
Rancangan resolusi tersebut dibuat berdasarkan laporan Komisi Penyidik PBB yang dirilis bulan Februari lalu, yang memaparkan sejumlah praktik pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Korut, termasuk penyiksaan, penindasan politik dan kejahatan lain.
Secara umum resolusi PBB tersebut mengutuk Korut atas catatan HAM yang buruk dan mendesak Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan sanksi-sanksi terbatas kepada yang bertanggungjawab agas pelanggaran tersebut.
Michael Kirby yang memimpin komisi penyidik PBB menyebut langkah PBB tersebut sebagai “langkah penting pembelaan HAM”.
Dalam resolusi itu disebutkan bahwa pelanggaran HAM Korut “melampaui negara-negara lain dalam hal durasi, intensitas dan kekejiannya”. Disebutkan mereka yang dituduh melakukan kejahatan politik “menghilang” untuk dipenjarakan di kamp-kamp tahanan dimana mereka mengalami tindakan-tindakan kelaparan paksa, kerja paksa, penyiksaa dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM lainnya.
Laporan yang sebagian berdasar pengakuan mantan warga Korut yang membelot, memperkirakan ratusan ribu menderita di kamp-kamp tahanan tersebut selama 5 dekade terakhir.
Mantan tahanan politik Jeong Kwang-il mengatakan kepada panel PBB bahwa ia telah dibuat kelaparan selama 10 bulan sehingga berat badannya merosot dari 75 kg menjadi 36 kg. Ia juga menyebutkan teknik penyisaan yang disebut “pigeon torture” yang membuatnya lebih memilih mati daripada mengalaminya.
“Jika Anda digantung seperti itu selama 3 hari, 4 hari, Anda akan kencing, buang air besar, dan dehidrasi. Itu sangat menyakitkan sehingga saya merasa lebih baik mati,” katanya.
Laporan juga menyebutkan adanya seorang ibu yang dipaksa menenggelamkan bayinya, anak-anak yang dipenjara bersama ibunya, dan beberapa keluarga yang disiksa karena menonton opera sabun asing.
Korut sendiri menolak laporan itu, dan mengancam akan meneruskan program nuklirnya.
Berbicara beberapa saat menjelang pemungutan suara hari Selasa, Jubir Kementrian Luar Negeri Korut mengatakan, “menghukum Korut karena pelanggaran HAM sama dengan memaksa Korut untuk tidak menahan diri dalam uji coba nuklir”. Demikian Choe Myong-nam menyebutkan.
Korut telah 3 kali menggelar ujicoba nuklir. Sementara perundingan internasional untuk menghentikan program nuklir Korut mengalami kebuntuan dalam beberapa tahun terakhir.(ca)