Caracas, LiputanIslam.com — Parlemen Venezuela yang dikuasai oposisi menyetujui langkah awal bagi pemakzulan Presiden Nicolas Maduro, Kamis kemarin (10/3). Namun keputusan final masih harus ditentukan melalui sidang yang lebih besar bulan ini. Selain itu, Maduro dipastikan tidak akan tinggal diam membiarkan kekuasannya dilucuti.
Seperti dilaporkan Press TV, Kamis petang, para anggota parlemen dari kelompok oposisi mengatakan langkah tersebut akan menjadi langkah transisi pemerintahan yang damai tahun ini. Namun para anggota parlemen dari partai penguasa, Socialist Party, mengecam langkah itu sebagai upaya kudeta.
Kelompok oposisi Venezuela sudah mencanangkan pemakzulan Maduro sejak berhasil menguasai parlemen bulan Desember 2015 lalu. Secara sistematis mereka melakukan langkah-langkah untuk memungkinkan mereka meraih ambisinya, meski Mahkamah Agung negara itu menolak setiap keputusan parlemen, setelah tiga anggota dari kelompok oposisi dituduh melakukan pelanggaran pemilu.
Para anggota parlemen oposisi menuduh Maduro telah gagal menjalankan tugasnya yang mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi, sehingga harus diganti.
Maduro, yang masih memegang kekuasaan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan, menuduh oposisi berusaha mengkudetanya dengan dukungan AS. Ia juga menyalahkan anjloknya harga minyak dunia sebagai penyebab krisis negara pengekspor minyak ini.
Pemerintah Venezuela telah memanggil dubesnya di Washington pada hari Rabu sebagai protes terhadap AS yang dianggap campur tangan urusan domestik Venezuela, setelah AS menerapkan sanksi-sanksi baru terhadap sejumlah individu di Venezuela. Dalam pidato di televisi setelah penarikan itu, Maduro mengatakan negaranya sudah muak dengan AS yang disebutnya sebagai ‘arogan, berlebihan dan penuh intrik’.
Kubu oposisi merencanakan aksi demonstrasi besar-besaran mulai hari Sabtu (12/3) di Caracas untuk mendukung pemakzulan Maduro, yang masa dinasnya baru akan berakhir tahun 2019.(ca)