Moldova, LiputanIslam.com — Saat Ukraina bersusah payah berusaha meredam aksi massa pro-Rusia, para politikus Kota Transdniester mendesak tuntutan memerdekakan diri dari Moldova dan bergabung dalam Federasi Rusia. Moldova merupakan negara bekas Uni Sovyet yang terletak di sebelah barat Ukraina.
Tuntutan merdeka itu telah disuarakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, parlemen Rusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Organisasi Kerjasama Keamanan Eropa (SCE).
Dalam pernyataan resminya yang diterima oleh Dewan Mahkamah Transdniester pada Rabu, (16/4), para politikus wilayah itu menjelaskan bahwa hasil referendum yang digelar pada September 2006 menjadi alasan untuk menuntut Transdniester merdeka. Hasil resmi referendum itu menyebutkan 97 persen dari penduduk Transdniester telah memilih merdeka dari Moldova dan bergabung dengan Federasi Rusia.
Perdana Menteri Moldova Iurie Leanca menolak hasil referendum itu dan mengecam gerakan yang dilakukan oleh parlemen Transdniester. Ia kemudian meminta Kremlin untuk menolak tuntutan itu.
Transdniester menjalankan pemerintahan sendiri hingga terjadi perang pada 1992 yang membuat Moldova menguasai wilayah yang berbatasan dengan Ukraina itu.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan kepada Natalia Gherman, Menteri Luar Negeri Moldova, di Moskow pada awal Maret lalu bahwa Rusia menghormati integritas dan kedaulatan Moldova. Namun sebuah delegasi parlemen Moldova dikabarkan akan bertemu dengan Ketua Parlemen Rusia (Duma) Sergey Naryshkin di Moskow, Kamis (17/4). Belum ada penjelasan isi pertemuan itu.(ca/tempo.co)