Moskow, LiputanIslam.com — Parlemen Rusia (Duma) menyetujui RUU kontroversial yang memungkinkan seseorang untuk menuntut sebagian data pribadinya tidak tampak di mesin pencari internet.
RUU itu kini menunggu tandatangan Presiden Vladimir Putin sebelum diberlakukan.
Seperti dilansir Press TV, Jumat (3/7), di bawah UU ini pengguna internet bisa meminta mesin mencari internet seperti ‘Google’ untuk membuang hasil-hasil pencarian atas nama dirinya jika dianggap informasinya tidak benar dan tidak relevan.
RUU ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa hal itu dapat memblokir informasi-informasi penting sekaligus mengganggu peredaran data di dunia maya.
Press TV melaporkan bahwa undang-undang sejenis juga telah disetujui oleh Parlemen Eropa, namun undang-undang versi Rusia lebih luas lagi cakupannya, termasuk terhadap data-data yang menjadi kepentingan publik.
Perusahaan pembuat mesin pencari internet populer di Rusia, Yandex, telah mengecam undang-undang itu, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap hak-hak mendapatkan informasi publik.
Namun para politisi pendukung undang-undang ini membantah tuduhan itu. Mereka menyebut undang-undang ini hanya mencegah hasil pencarian untuk muncul, sementara informasi aslinya tetap ada.(ca)