Moskow, LiputanIslam.com — Parlemen Rusia (Duma) tengah telah merancang undang-undang baru yang membatasi kepemilikan saham asing di media massa Rusia hingga maksimal hanya sebesar 20%.
Sebagaimana dilaporkan kantor berita Russia Today, Rabu (17/9) RUU tersebut didukung oleh para anggota parlemen dari Partai Liberal Democratic Partai Komunis serta partai “kiri” Fair Russia. Selain itu RUU itu juga melarang warga asing menjadi pendiri perusahaan media massa di Rusia.
Selain warga negara asing, RUU tersebut juga dikenakan terhadap warga yang tidak memiliki kewarganegaraan serta warga negara Rusia yang memiliki kewarganegaraan ganda.
Selain itu, RUU itu juga ditujukan kepada media massa cetak yang selama ini tidak memiliki pembatasan. Sementara saat ini untuk media massa elektronik, batas maksimal kepemilikan saham oleh asing adalah 50%.
Jika disetujui, RUU ini akan mulai diterapkan awal tahun 2016, namun media-media massa yang kepemilikan saham asingnya melebihi ketentuan akan diberi waktu hingga bulan Februari 2017 untuk menyesuaikan diri.
Untuk mengawasi implementasi undang-undang ini lembaga pengawan pers, Roskomnadzor akan ditunjuk sebagai penanggujawabanya.
Salah seorang inisiator RUU tersebut, Vadim Dengin mengatakan bahwa RUU ini didasari pada keinginan untuk melindungi keamanan informasi negara.
“Mereka yang memiliki informasi, memiliki dunia. Adalah jelas bahwa ketika warga asing memasuki pasar media massa suatu negara, pada dasarnya mereka mendapatkan akses atas pikiran masyarakat, untuk membentuk opini publik. Dan kita harus membuat garis batas yang tegas dalam hal ini,” katanya.
Anggota parlemen Vladimir Parakhin mengatakan angka 20% dipilih karena 25% memiliki implikasi serius dalam pengambilan kebijakan perusahaan.
Para politisi itu juga menyebutkan alasan lainnya, yaitu fakta bahwa beberapa media massa Rusia bersikap bias dalam konflik Ukraina yang menjadi isu yang sangat penting bari keamanan Rusia.
Para iniator menjamin RUU yang mereka rancang tidak akan bertentangan dengan norma-norma internasional, mengingat banyak negara yang menerapkan kebijakan serupa. Sebagai contoh Australia yang membatasi kepemilikan asing di industri media massa hingga 30%, dan Kanada membatasinya hingga 46%, AS 25%, Jepang 20%, dan Perancis 20%. Sementara di Inggris kepemilikan saham asing dibatasi sampai 50%.
Saat ini banyak media-media utama Rusia dimiliki oleh individu atau badan usaha asing seperti Sanoma atau Hearst.(ca)