Aljiers, LiputanIslam.com — Parlemen yang bertikai di Libya sepakat mendukung pembentukan pemerintah persatuan nasional sebagai langkah pertama menuju sasaran akhir pemulihan perdamaian dan rekonsiliasi di negara mereka, yang dicabik pertempuran.
Setelah babak kedua dialog antar-Libya yang dirancang PBB, di dituan-rumahi oleh Aljazair, utusan PBB untuk Libya Bernardino Leon mengatakan kemajuan penting telah dicapai.
“Kami telah mengkaji bersama peta jalan yang diusulkan PBB dan saya telah menyaksikan konvergensi sangat besar mengenai itu,” kata Bernardino kepada wartawan sebagaimana dikutip kantor berita Xinhua dan dilansir Antara, Rabu (15/4).
“Belum ada kesepakatan mengenai semua pasal di dalam dokumen ini, tapi satu hal yang pasti ialah prinsip utama teks tersebut telah diterima baik dan yang harus kami lakukan sekarang ialah mengerjakan perinciannya,” katanya.
Abdul Hafiz Ghoga, mantan wakil ketua Kongres Nasional Libya, mengatakan kepada wartawan bahwa “pertemuan Aljiers sejauh ini merupakan yang terpenting, sebab pertemuan itu mengusulkan penyelesaian praktis bagi krisis Libya.”
Libya menghadapi kekacauan proses politik sejak kemelut 2011, yang menggulingkan pemimpin Libya saat itu Muammar Gaddafi.
Negara itu kini berkutat dengan dua parlemen yang bertikai, Majelis Perwakilan Rakyat yang diakui masyarakat internasional dan Kongres Nasional Umum yang didukung kubu Islam.
Pasukan yang setia kepada kedua faksi utama telah saling gempur di berbagai kota besar termasuk Tripoli, Benghazi dan Gharyan, sehingga mengakibatkan krisis kemanusiaan dan memaksa sedikitnya 120.000 orang meninggalkan rumah mereka serta selanjutnya kekurangan pangan dan pasokan medis selain korban jiwa yang meningkat.
PBB telah menyelenggarakan beberapa babak dialog antar-pihak yang bertikai sejak September 2014, tapi bentrokan berlanjut kendati gencatan senjata telah disepakati.(ca)