Teheran, LiputanIslam.com – Parlemen Iran telah menyetujui RUU untuk menangguhkan kerja sama Teheran dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menyusul resolusi yang dinilai berbias politik terhadap Iran.
Ketentuan umum dan khusus RUU untuk penangguhan kerja sama dengan IAEA telah disetujui oleh anggota parlemen, kata Alireza Salimi, anggota dewan pimpinan parlemen, pada hari Rabu (25/6).
Menurut resolusi parlemen tersebut, inspektur IAEA tidak akan diizinkan memasuki Iran kecuali keamanan fasilitas nuklir dan aktivitas nuklir damai negara ini dijamin.
Sebelum pemungutan suara hari Rabu, juru bicara parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, mengecam IAEA karena gagal mengutuk serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran.
“IAEA, yang bahkan tidak secara resmi mengutuk serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, telah mempertaruhkan kredibilitas internasionalnya. Karena alasan ini, AEOI akan menangguhkan kerja samanya dengan IAEA hingga keamanan fasilitas nuklirnya terjamin, dan program nuklir damai Iran akan berjalan lebih cepat,” ungkapnya.
Dia lantas memperingatkan, “Dengan skeptisisme yang tinggi, kami tidak akan tertipu oleh janji apa pun, dan lebih siap dari sebelumnya. Jari kami di pelatuk, kami akan menanggapi dengan tegas setiap agresor.”
Dia juga menekankan bahwa Israel tidak hanya gagal menghentikan pengayaan Iran dan membatasi program misilnya, melainkan juga mengalami kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada infrastruktur militernya, kota-kota di seluruh wilayah pendudukan menjadi tidak aman, dan mitos Iron Dome hancur.
Menurutnya, kemampuan ofensif Iran telah membuat rezim pendudukan Israel gelisah, menghancurkan rasa aman atau harapan untuk masa depan di sana. Menyinggung gencatan senjata yang sedang berlangsung, dia menekankan bahwa Washington mengupayakan gencatan senjata setelah tanggapan Iran menargetkan pangkalan militer AS di Qatar dengan rudal canggih.
Qalibaf menambahkan bahwa Iran belum menggunakan kemampuannya secara penuh, termasuk pengaruhnya terhadap ekonomi energi global.
“Dengan dukungan semua warga Iran di dalam dan luar negeri, pasukan bersenjata Republik Islam Iran telah membuat rezim Zionis sengsara dengan memperparah krisis eksistensinya dan menghalangi AS dari agresi lebih lanjut terhadap Iran, memenuhi janji sejati Pemimpin Revolusi yang bijaksana,” tegasnya.
Pemungutan suara dilakukan beberapa hari setelah Qalibaf mengatakan badan legislatif tertinggi sedang mempertimbangkan rancangan undang-undang untuk menangguhkan kerja sama Teheran dengan badan PBB tersebut.
“Majelis (Parlemen Iran) sedang menyusun rencana penangguhan kerja sama dengan badan tersebut hingga jaminan nyata mengenai sikap profesional organisasi internasional ini diterima,” kata Qalibaf dalam sidang terbuka parlemen pada hari Senin.
Iran juga sedang mempertimbangkan larangan masuk bagi kepala IAEA, Rafael Grossi, yang telah dikecam karena memfasilitasi agresi Israel-ASterhadap Iran.
Kowsari, seorang anggota parlemen senior, mengatakan pada hari Senin bahwa ia telah mendesak Dewan Tinggi Keamanan Nasional untuk memberlakukan larangan masuk bagi Grossi.
Berdasarkan laporan Grossi yang dinilai Iran bermotif politik, beberapa hari menjelang agresi Israel terhadap Iran, Dewan Gubernur IAEA mengeluarkan resolusi anti-Iran, yang mengklaim terjadi ketidakpatuhan Iran untuk pertama kalinya dalam hampir 20 tahun, dan menuduh negara ini melanggar kewajiban pengamanan, dengan tindakan yang diadopsi oleh 19 suara mendukung, 11 abstain, dan 3 negara menentang (Rusia, Tiongkok, dan Burkina Faso).
Resolusi kontroversial tersebut, yang didorong oleh troika Eropa – Inggris, Prancis, dan Jerman – dan didukung oleh AS, memicu kecaman keras Iran dan menyebabkan pengumuman fasilitas nuklir baru serta peningkatan sentrifus ke tingkat lanjutan di pabrik pengayaan Fordow.
Laporan Grossi serta resolusi berikutnya, menurut para analis, memfasilitasi agresi brutal rezim Israel pada tanggal 13 Juni, hingga menyebabkan terbunuhnya beberapa ilmuwan nuklir serta komandan militer berpangkat tinggi.
Setelah agresi Israel, termasuk terhadap pabrik nuklir Natanz di Iran tengah, kepala badan nuklir PBB tidak mengutuk tindakan teroris tersebut, yang jelas-jelas melanggar hukum internasional.
Dia juga menolak mengutuk agresi AS terhadap tiga lokasi nuklir utama Iran—Fordow, Natanz, dan Isfahan—dengan menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 yang dipersenjatai dengan Massive Ordnance Penetrator (MOP) dan rudal jelajah. Sementara Israel dan Gedung Putih mengklaim bahwa serangan itu menghancurkan fasilitas tersebut, laporan intelijen awal oleh Badan Intelijen Pertahanan AS (DIA) mengatakan bahwa serangan itu menyebabkan kerusakan lebih sedikit daripada yang diklaim secara terbuka oleh Presiden AS Donald Trump dan pemerintahannya.
Penilaian awal juga menyatakan bahwa serangan tersebut kemungkinan hanya akan memperlambat program nuklir Teheran dalam hitungan bulan.
Wamenlu Iran, Kazem Gharibabadi, mengatakan kepala pengawas nuklir PBB telah menjadi “alat di tangan rezim Zionis dan AS” dan dengan demikian menjadi kaki tangan dalam kejahatan mereka terhadap bangsa Iran.
Juru bicara kementerian luar negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan Grossi telah “mengkhianati” rezim nonproliferasi dan menjadikan IAEA “mitra dalam perang agresi yang tidak adil.”
Kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI), Mohammad Eslami, menekankan bahwa Teheran akan mengambil semua tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan hak-haknya dan meminta pertanggungjawaban kepala IAEA karena gagal bertindak dalam menghadapi serangan Israel terhadap Iran.
Dalam surat kepada Grossi Kamis lalu, Eslami membahas masalah kurangnya tindakan IAEA atas agresi Israel terhadap Iran, termasuk serangan terhadap situs nuklir. Dia menegaskan bahwa Israel terhadap situs nuklir Iran merupakan pelanggaran nyata terhadap Konvensi Jenewa dan protokol terkait, Piagam PBB dan Komisi Sains Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pengoperasian Senjata Atom, Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), Perjanjian Non-Proliferasi Komprehensif antara Iran dan badan PBB, standar keselamatan badan PBB, dan konvensi internasional terkait lainnya.
Mantan Menlu Iran Javad Zarif juga mengecam laporan IAEA yang “tidak bertanggung jawab dan keliru” dari Grossi, yang menurutnya menyebabkan “kerusakan yang tak dapat diperbaiki pada badan tersebut.”
“Dia harus bertanggung jawab atas keterlibatannya dalam kematian orang-orang tak berdosa di Iran yang disebabkan oleh agresi Israel dengan menggunakan laporannya sebagai dalih,” tulis Zarif. (mm/presstv)