Melbourne, LiputanIslam.com — Perdana Menteri Australia Tony Abbott mendesak parlemen untuk mempertimbangkan kembali rencana larangan penutup wajah (burka dan niqab) di galeri utama parlemen.
“Akal sehat harus dipertimbangkan,” kata Abbott kepada pers menanggapi rencana larangan burka tersebut, sebagaimana dilaporkan BBC News, Jumat (3/10).
Sebelumnya pada hari Kamis (2/10), para pejabat parlemen mengumumkan rencana larangan penutup wajah tersebut dengan dalih meningkatkan keamanan. Dalam rencana itu wanita yang menggunakan burka (penutup wajah selain mata) dan niqab (penutup seluruh wajah) dilarang duduk di dalam galeri umum, kecuali di area khusus berkaca.
Rencana tersebut mengundang banyak kritikan publik karena dianggap bertentangan dengan UU anti-diskriminasi. Salah satu kritikan menyebut RUU tersebut sebagai “religious apartheid”.
Australia menganut sistem dua kamar dalam parlemen, yaitu House of Representatives (setara DPR di Indonesia) dan Senat (setara DPD). DPR dikenal juga sebagai Majelis Rendah dan Senat sebagai Majelis Tinggi.
Menurut sumber ABC, PM Abbott bersikukuh bahwa setiap pengunjung ke parlemen yang telah melewati pos pemeriksaan, termasuk pemeriksaan wajah, maka seharusnya bisa mengakses area publik di gedung tersebut.
Ia merujuk parlemen sebagai “rumah rakyat” dan seharusnya diperlakukan secara demikian.
Kabarnya, PM Abbott lebih menyukai jika pemeriksaan seseorang yang mengenakan burka dilakukan di ruang privat.
Dua menteri dalam kabinet Abbott menyatakan kepada ABC, bahwa keputusan sebelumnya yang memisahkan wanita berburka ke ruang kaca tertutup sebagai “kesalahan fatal”.
Komisioner Komnas HAM Australia Tim Soutphommasane menyambut baik langkah PM Abbott. Menurut dia, “Tidak ada alasan untuk memisahkan wanita muslim berburka ke ruang kaca tertutup.”
Soutphommasane menambahkan, “Jika aturan ini diberlakukan, akan membuat preseden berbahaya.” Sebab, katanya, sekali ada aturan yang memisahkan seseorang di ruang publik karena latar belakangnya, maka tinggal menunggu waktu adanya aturan serupa di angkutan umum, di kafe-kafe atau restoran. Bahwa orang dengan latar belakang tertentu harus dipisahkan dari yang lainnya.
“Hal ini sangat berbahaya,” jelasnya.
Pemimpin Oposisi Bill Shorten menegaskan seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk berbuat bagi kaum minoritas dan kaum mayoritas.
“Kita tidak boleh memisah-misahkan rakyat kita yang ingin mengunjungi gedung parlemen,” tegasnya.
Dua orang senator Australia yakni Senator Cory Bernardi dan Senator Jacqui Lambie mendesak pelarangan burka di parlemen dan di seluruh Australia.(ca)