Canberra, LiputanIslam.com — Pemerintah Australia membatalkan keputusan untuk membatasi akses ke gedung parlemen di Canberra bagi para wanita yang mengenakan penutup wajah kaum wanita Muslim (burkah dan niqab).
Sebelumnya, bulan lalu, parlemen Australia mengumumkan bahwa pengunjung gedung parlemen yang mengenakan penutup wajah akan ditempatkan di area khusus yang terpisah. Hal ini mengundang kecaman karena dianggap sebagai diskiriminasi terhadap para wanita Muslim.
Perdana Menteri Tony Abbott pun mengecam keputusan itu dan meminta untuk dibatalkan.
Sebagaimana dilaporkan BBC News, Senin (20/10), ketentuan yang disepakati pemerintah selanjutnya adalah para wanita yang berpenutup wajah itu hanya perlu menunjukkan wajahnya sekilas kepada petugas.
“Setelah proses ini dilakukan, pengunjung dapat berjalan ke manapun di ruang publik yang ada, termasuk semua ruang-ruang galeri, dengan wajah yang tertutup,” kata Sekretariat Parlemen dalam pernyataan yang dikeluarkan.
Presiden Senat Stephen Parry, mengatakan bahwa usulan awal pelarangan penutup wajah muncul setelah adanya kabar bahwa sekelompok warga akan menghadiri rapat dengar pendapat antara parlemen dengan perdana menteri tanggal 2 Oktober, dengan mengenakan penutup wajah, serta penggelaran aksi protes di galeri umum parlemen.
PM Tony Abbott, yang pernah menuduh burka sebagai “simbol permusuhan”, telah meminta Ketua Parlemen Bronwyn Bishop untuk “mempertimbangkan kembali” keputusan pelarangan penutup wajah itu.
Pemimpin oposisi dari Partai Buruh dan mantan menteri imigrasi, Tony Burke, menyambut baik pembatalan larangan tersebut, menyebut rencana itu dibuat tanpa konsultasi publik dan tanpa alasan yang baik.
Di Australia terdapat sekitar setengah juta warga negara Muslim di Australia, atau sekitar 2% dari total penduduk Australia.(ca)