Washington, LiputanIslam.com — Parlemen AS (House of Representatives atau Congress) telah meloloskan resolusi untuk menuntut Presiden Barack Obama karena dianggap telah menggunakan kekuasaan di luar kewenangan.
Sebagaimana dilaporkan BBC News, Rabu (30/7) waktu setempat, keputusan tersebut disetujui oleh 225 suara dibanding 201 yang menolaknya. Selanjutnya para pengacara parlemen akan menyiapkan dokumen yang diperlukan untu mengajukan tuntutan hukum.
Para penentang Obama menyebutkan bahwa Presiden telah melampaui kewenangannya saat ia menunda program asuransi kesehatan sebagaimana diamatkan undang-undang.
Presiden Obama sendiri menyebut langkah tersebut sebagai “buang-buang waktu”.
“Semua orang tahu ini adalah pertunjukan politik,” kata Obama.
“Jika mereka tidak akan melakukan apapun, maka kami akan melakukan apa yang kita inginkan,” tambah Obama lagi.
“Dan kami telah melakukan lebih dari 40 langkah yang ditujukan untuk membantu keluarga-keluarga pekerja keras seperti Anda. Itulah yang kami lakukan yang tidak akan dilakukan Congress,” kata Obama lagi.
Para wakil rakyat dari partai Republik telah mengeluhkan beberapa hal yang dianggap sebagai tindakan melanggar kewenangan oleh Presiden Obama, yaitu dengan mengeluarkan beberapa “executive orders” tanpa meminta persetujuan Congress.
Di antara kebijakan yang diprotes para politisi tersebut adalah mempermudah proses deportasi terhadap imigran-imigran muda, serta pertukaran prajurit AS yang ditawan Taliban dengan beberapa anggota Taliban yang ditahan di Guantanamo.
Selama ini AS terkenal dengan kebijakan “tanpa kompromi” dengan terorisme yang berarti juga tidak ada perundingan dengan mereka.
Adapun isu yang mendasari keluarnya resolusi untuk menuntut Obama adalah keputusan Obama untuk menunda sebanyak 2 kali program asuransi kesehatan. Resolusi tersebut dipelopori oleh Pete Sessions dari Texas dengan dukungan ketua parlemen John Boehner.
Selama 6 tahun berkuasa, Obama telah mengeluarkan 183 “executive orders”. Terkadang perintah itu ditulis di sepucuk keras, terkadang dalam bentuk dokumen resmi, demikian keterangan Ilya Shapiro dari Cato Institute.
Namun para politisi Republikan menuduh Obama mengeluarkan “eksekutif order” secara selektif untuk menghindarkan tanggungjawab terhadap Congress, sekaligus mencederai prinsip “keseimbangan kekuasaan” yang diatur konstitusi.(ca)