Jakarta, LiputanIslam.com — Panglima TNI Jenderal Moeldoko membantah tudingan penambahan Pasukan Pengawal Kepresidenan (Paspampers) sebagai “titipan” dari Presiden SBY sebelum turun dari kekuasaannya. Hal itu disampaikan usai Upacara Pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Paspampres TNI, yaitu penambahan satu grup Paspampres yang tugasnya mengamankan mantan presiden dan wakil presiden berserta keluarga.
Seperti diketahui, selama ini Paspampres sudah memiliki tiga grup (Grup A, Grup B, Grup C). Grup D sengaja dibentuk menjadi Detasemen Pendukung yang berkedudukan langsung di bawah Danpaspampres TNI.
Dalam acara tersebut Moeldoko menyebutkan, selama ini TNI telah melakukan pengamanan terhadap mantan presiden dan wakil presiden berikut keluarganya dengan baik.
“Tapi tidak terbuka, hasil evaluasi tersebut disampaikan ke Panglima TNI. Daripada tidak terbuka dan tidak terwadahi, hasil evaluasi disampaikan ke presiden. Sampai dikeluarkan peraturan tersebut sehingga semuanya jelas. Tanggung jawab jelas, anggaran jelas dan prajurit-prajurit yang menempel itu terlatih dengan baik,” kata Moeldoko , Selasa (4/3).
Lebih lanjut Moeldoko membantah, saat ditanya perihal kemungkinan ada pesanan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dibentuknya Grup D, mengingat Presiden SBY yang akan mengakhiri masa kepemimpinannya sebentar lagi.
“Tidak ada titip-titipan,” tegasnya.
Untuk diketahui, dalam tugasnya, Grup D yang dikomandani oleh Letkol Inf Novi Helmy Prasetya lulusan Akabri 1993. Selanjutnya, untuk Detasemen Pendukung yang semula berada dibawah Grup C bertugas melatih dan membina kemampuan personil Paspampres TNI.
Dalam Pasal 14 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013, pengamanan mantan presiden dan wapres beserta istri di dalam negeri diselenggarakan oleh Panglima TNI berkoordinasi dengan Kapolri.
Sedangkan untuk di luar negeri, berdasarkan Pasal 17 diselenggarakan oleh Panglima TNI berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri dan Kapolri.(ca/yahoonews)