Jakarta, LiputanIslam.com — Pemilihan umum secara langsung, merupakan budaya liberal Barat yang bertentangan dengan warisan bangsa. Amanat pendiri bangsa adalah meletakkan demokrasi melalui parlemen. Hal itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Herman Kadir.
“Kalau perlu presiden dipilih kembali lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat,” kata Kadir, seperti dilansir Tempo, 12 September 2014.
Menurutnya, Soekarno sejak awal mengamanatkan pemilihan kepala daerah melalui parlemen. Hal ini sesuai dengan isi sila keempat Pancasila yang memberi mandat kepada parlemen untuk memilih pemimpin. Sistem pilkada langsung, menurut Kadir, justru budaya Barat yang memberi ruang pada setiap kandidat untuk bertarung secara buas.
PAN mengklaim siap menerima kekalahan jika sistem pilkada berubah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PAN sendiri berhasil mengusung kadernya menjadi kepala daerah di wilayah dengan jumlah kursinya minim, seperti Wali Kota Bogor Bima Arya dan Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah.
“Kalah atau menang tak jadi soal. Yang penting sistem demokrasi berjalan,” kata Kadir. (Baca juga: Fadli Zon: Mau Pilkada Langsung? Ubah Dulu Pancasila)
Saat ini dalam pembahasan RUU Pilkada, ada enam fraksi yang tak setuju pilkada langsung, yakni Fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerindra.
Koalisi fraksi pendukung Prabowo – Hatta ini berbelok mendadak mendukung pilkada lewat DPRD pasca kekalahannya pada Pilpres. Padahal, mayoritas fraksi dan pemerintah sebelum pilpres sudah mufakat untuk melanjutkan pilkada langsung dengan berbagai skema perbaikan. Sebelumnya, Golkar, Gerindra, PAN dan PKS tercatat berada di garda depan pendukung pilkada langsung. (ph)