Jakarta, LiputanIslam.com — Di tengah berlangsungnya KTT Asean di Myanmar, Forum ukhuwah Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam tingkat pusat mengecam keras penindasan atas kaum muslim Rohingya di Provinsi Rakhine Myanmar dan mendesak pemerintah Myanmar memberi status kewarganegaraan kepada etnik Rohingya.
“Berdasarkan resolusi-resolusi PBB dan kami meminta pemerintah negara-negara ASEAN, Organisasi Kerja sama Islam, dan PBB untuk mendesak pemerintah Myanmar mengakhiri tragedi kemanusiaan Rohingya dengan memberi status kewarganegaraan kepada etnik Rohingya,” kata Ketua Umum al-Irsyad al-Islamiyah Abdullah Zaidi yang mewakili ormas Islam saat membacakan pernyataan sikap ormas-ormas Islam di kantor MUI, Jakarta, Senin (12/5).
Abdullah menegaskan MUI dan sebanyak 18 ormas Islam mengecam keras penindasan atas kaum muslim Rohingya di Provinsi Rakhine Myanmar. Perlakuan Pemerintah Myanmar yang tidak mengakui dan mengabaikan mereka, lanjut Abdullah, adalah bentuk pelanggaran HAM berat dan bentuk ketidakadilan nyata.
“Kami mendesak agar mereka diperlakukan berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab,” ujarnya.
Mereka juga memberikan penghargaan tinggi kepada Palang Merah Indonesia dan Bulan Sabit Merah Turki. “Karena mereka telah melakukan upaya-upaya kemanusiaan untuk ikut menanggulangi penderitaan etnis Rohingya dan terus mendorong Pemerintah Indonesia lewat prakarsa aktif untuk menyelesaikan masalah tersebut,” jelas Abdullah.
“Kami juga memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah memprakarsai kesepakatan damai antara Pemerintah Filipina dengan Moro Islamic Liberation Front (MILF),” tambahnya.
Sampai saat ini masih belum jelas apakah isu warga etnis Rohingya itu menjadi pembahasan utama dalam KTT Asean.(ca/republika.co.id)