Jakarta, LiputanIslam.com – Lima hingga tujuh orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terancam hukuman mati pada tahun 2015. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid.
“Mereka terlibat kasus pelanggaran berat di Arab Saudi, Malaysia, Emirat Arab, dan Hongkong, seperti kekerasan atau pembunuhan” jelas Nusron.
Ia tidak menjelaskan secara rinci mengenai kasus-kasus tersebut. Menurut Nusron, pemerintah kurang memperhatikan deteksi dini terhadap masalah yang dihadapi TKI. Nusron menilai, kalau hal tersebut diperhatikan sejak awal, maka perkembangan TKI di luar negeri akan lebih terpantau.
“Karena itu, ke depan bagaimana setiap report kita tahu apa yang akan terjadi, yang akan dialami TKI sehingga tidak ada hukuman mati. Geger, hukuman ini (membuat) geger,” kata Nusron, seperti dilansir kompas.com, 12 Januari 2015.
Nusron mengatakan, pemerintah berupaya memberikan bantuan hukum kepada TKI yang menghadapi hukuman di negara tempatnya bekerja. Bantuan hukum tersebut akan disesuaikan dengan undang-undang di negara setempat.
“Kalau undang-undang negara setempat, misal, tidak bisa memberikan pengampunan, kita akan all out berikan perlindungan hukum sampai pada level hubungan bilateral kenegaraan,” ujar Nusron.
Bantuan hukum itu diberikan dengan tetap menghormati proses hukum yang berlangsung di negara terkait. Nusron juga mengakui, permasalahan yang dialami TKI sendiri sangat pelik. Apalagi, tidak sedikit TKI yang dikirim pihak swasta ke negara yang tidak memiliki perjanjian dengan Indonesia.
“Di Mesir saja ada 2.800 yang semuanya ilegal,” keluh Nusron.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua GP Ansor ini berharap agar setiap TKI yang hendak berangkat ke luar negeri harus benar-benar mendapat pengetahuan terkini tentang negara yang dituju. Untuk melakukan pembenahan, Nusron pun berjanji akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (ba)