Washington DC, LiputanIslam.com — Indonesia telah bertekad untuk menegakkan kedaulatan maritim, baik itu berupa perlawanan terhadad illegal fishing, hingga konflik Laut China Selatan. Pernyataan itu disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, Mantan Dankodilat TNI AD, kepada audiens di Center for Strategic and International Studies, sebuah lembaga think tank yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat.
“Kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar-tawar, kami sangat, sangat tegas dalam hal ini,” ujar Luhut, seperti dilansir thediplomat.com, 11 Desember 2014.
Terkait konflik Laut China Selatan, Luhut mengatakan bahwa Indonesia dapat membantu dalam menjembatani perbedaan persepsi antara negara-negara ASEAN dan tuntutan dari China. Keberadaan Pulau Natuna juga menjadi isu hangat. Namun Luhut menilai, Indonesia berhak memanfaatkan kekayaan alam yang terdapat di kawasan tersebut.
“Mengenai Natuna, kami tegaskan lagi bahwa ini adalah wilayah Indonesia, dan saya rasa tidak ada masalah sejauh ini. Dan saya rasa, Indonesia akan melakukan eksplorasi untuk gas,” tambah Luhut.
Namun sayangnya, untuk mengeskplor gas di Kepulauan Natuna, Luhut menyatakan bahwa Pertamina akan menggandeng Chevron, perusahaan energi asal AS. Menurut Luhut, langkah ini ditempuh agar China tidak asal klaim terhadap teritorial Indonesia.
“Ini adalah salah satu target, yaitu memberikan sinyal ke China; Anda tidak bisa bermain di kawasan ini karena AS juga berada di sini,” terang Luhut.
Luhut menyayangkan divisi dari Kementrian Luar Negeri dan militer Indonesia dalam menyikapi konflik di Laut China Selatan, padahal, menurut Luhut, beberapa pernyataan dari pejabart China sejak awal tahun telah menunjukkan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia.
Untuk itulah, Luhut menambahkan, bahwa Presiden Jokowi berencana untuk meningkatkan anggaran pertahanan Indonesia menjadi 1,5 % dari PDB, guna melindungi batas-batas wilayah Indonesia. Sejauh ini, belanja untuk pertahanan Indonesia tidak pernah lebih dari 1% PDB, jauh lebih kecil dibandingkan Malaysia maupun Singapura.
Luhut juga mengatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan pengamanan, menambah kapal dan pesawat untuk memperkuat kemampuan di udara dan laut, termasuk kapal patroli, untuk melindungi zona ekonomi eksklusif, yang membentang sepanjang 6 juta kilometer persegi.
“Dengan demikian, kami dapat meningkatkan kinerja angkatan bersenjata, sehingga kami dapat mengelola atau melindungi kedaulatan kami sendiri,” tambah Luhut.
Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi, tiga kapal pencuri ikan asal Vietnam ditenggelamkan. Menurut Jokowi, tindakan ini dilakukan untuk memberikan shock therapy atau efek jera pada nelayan asing yang mencuri ikan di teritorial Indonesia setiap hari. Diperkirakan, ada 5.000 kapal illegal yang berkeliaran di wilayah Indonesia.
“Kebijakan pemerintah saat ini sangat keras. Sangat keras. Kami tidak mengizinkan adanya illegal fishing lagi di Indonesia,” tegas Luhut.
Ia berpendapat bahwa pemerintahan Jokowi menerapkan kebijakan yang keras dalam mengatasi tantangan ini karena pendekatan sebelumnya, seperti dialog, atau menangkap nelayan dan membawa kasus ke pengadilan, tidak menghasilkan perubahan apapun.
“Kebijakan seperti ini pada dasarnya untuk membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa Presiden Jokowi serius menangani masalah ini,” kata Luhut.
Luhut menambahkan bahwa pemerintah akan terus menindak kejahatan illegal fishing, karena Indonesia harus merasakan manfaat ekonomi dari wilayahnya sendiri, sehingga bisa digunakan untuk meningkatkan kesehatan, memperbaiki infrastruktur, dan pendidikan. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa negara dirugikan triliunan rupiah per tahun akibat illegal fishing.
“Kami mungkin akan menyelamatkan 20-23 miliar dollar AS per tahun jika illegal fishing ini bisa dihentikan,” tutup Luhut.