Nasdem Tolak Eks Koruptor Ikut Pilkada dan Pileg

0
124

Jakarta, LiputanIslam.com — Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad M Ali menegaskan, partainya menolak eks koruptor untuk mencalonkan diri dalam pemilihan apapun, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilu legislatif yang disampaikan dalam peringatan Anti Korupsi Sedunia.

“Bagi NasDem itu enggak usah dicalonkan dan enggak usah didiskusikan,” kata Ali, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (9/12).

Hal tersebut, lanjut dia, merupakan syarat partai untuk menerima calon pemimpin yang ingin berlaga dengan Partai NasDem. Meski undang-undang memperbolehkan eks koruptor mencalonkan diri, NasDem tetap tidak merestui.

“Itu standar yang ditetapkan partai, ya memang secara hukum mereka memenuhi syarat untuk mencalonkan selama tidak dicabut hak politiknya, bagi NasDem itu sudah standar,” ujar Ali.

Ia menambahkan eks koruptor mempunyai hak untuk kembali berpolitik usai menjalankan hukumannya, tetapi partainya mempunyai citra sendiri.

“Eks koruptor punya hak yang sama dalam berpolitik. Eks koruptor bukannya sesuatu yang tercela, tapi itu standar kita sehingga enggak perlu didiskusikan lagi,” tegas Ali.

Baca juga: Ketua MPR: KPK Harus Lebih Gencar Berantas Korupsi

Sementara, Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Media dan Komunikasi Publik Charles Meikyansah mengatakan, partainya menghormati peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang tidak secara tegas mencantumkan larangan eks koruptor maju dalam pilkada.

Namun, Charles mengatakan, partainya tetap akan mengacu pada kesepakatan internal partai yaitu tidak mencalonkan mantan terpidana korupsi pada Pilkada 2020.

Charles mengatakan, hingga saat ini, kesepakatan internal Nasdem tidak berubah untuk tidak mencalonkan mantan terpidana korupsi pada Pilkada 2020.

Sebab, kata dia, hal tersebut menjadi salah satu penilain bagi Nasdem.

“Sampai sekarang belum ada perubahan. Kita tetap karena kita meyakini sisi moral itu menjadi satu hal yang menjadi penilaian oleh Nasdem untuk calon kepala daerah baik kabupaten, kota maupun di provinsi,” ujar dia. (Ay/Antara/Kompas)

DISKUSI: