Nusa Dua, LiputanIslam.com — Munas Partai Golongan Karya di Nusa Dua, Bali, memutuskan menolak Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang dikeluarkan Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Steering Committee Munas Golkar Nurdin Halid dalam sidang di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Selasa, 2 Desember 2014, kemarin.
Dengan demikian, partai penguasa di era Orde Baru ini bertekad mengegolkan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah alias Pilkada tak langsung.
Perpu Pilkada yang diajukan oleh SBY akan diuji oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila disetujui oleh DPR, Perpu tersebut akan menjadi Undang-undang. Namun jika ditolak, maka Perpu batal dan berlakukan UU nomor 22 tahun 2014 tentang Pilkada Tak Langsung.
Rencananya DPR akan membahas Perpu Pilkada tersebut pada bulan Januari 2015 usai reses, sehingga nasib Perpu Pilkada akan ditentukan oleh kekuatan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di DPR.
Seperti diketahui, ada perjanjian tertulis antara Koalisi Merah Putih dengan SBY soal Perpu Pilkada ini. Perjanjian itu dibuat saat pemilihan paket pimpinan DPR. Disebut-sebut, dalam perjanjian itu, SBY bersedia membawa Partai Demokrat ke paket pimpinan DPR KMP dengan syarat Perpu Pilkada harus goal di DPR. Manuver Partai Demokrat ini yang membuat Koalisi Indonesia Hebat kalah di pemilihan pimpinan DPR.
Partai Golkar menjadi partai pertama di KMP yang menolak Perpu Pilkada. Sementara partai lainnya yakni, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera belum menentukan sikap resminya.
Apabila KMP solid di DPR, maka akan menghasilkan kekuatan 314 kursi terdiri dari; Gerindra (73 kursi), Golkar (91 kursi), PAN (49 kursi), PKS (40 kursi), dan Demokrat (61 kursi). Jika Demokrat mendukung Perpu Pilkada, KMP masih memiliki kekuatan 253 kursi.
Sementara Koalisi Indonesia Hebat yang mengusung Pilkada langsung memiliki kekuatan 246 kursi. Terdiri dari; PDI Perjuangan (109 kursi), PKB (47 kursi), PPP (39 kursi), NasDem (35 kursi), Hanura (16 kursi).
Jika Demokrat abstain seperti saat pengesahan UU Pilkada Tak Langsung September lalu, KMP dengan 253 kursi masih unggul dari KIH yang hanya 246 kursi.
Lantas, bagaimana tanggapan Partai Demokrat?
Ketua Harian DPP Demokrat Syarif Hasan menyatakan bahwa pihaknya tak patah arang. Demokrat akan terus berjuang di DPR agar Perpu tersebut gol di parlemen dan akhirnya menjadi Undang-undang.
“Itu hak mereka untuk begitu. Tapi Partai Demokrat akan tetap berjuang supaya Perpu bisa diterima,” kata dia.
Sampai sekarang, fraksi-fraksi dari KMP memang mendominasi parlemen. Syarif akan menghitung lebih lanjut bagaimana peta dukungan terhadap Perpu Pilkada itu di DPR.
“Tentu ada 10 fraksi di sana, nanti kita hitung-hitungan saja. Setahu saya, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ada lima fraksi yang ingin Perpu Pilkada berjalan,” kata Syarif. (ba/detik.com)