Kampala, LiputanIslam.com — Mahkamah Konstitusi Uganda membatalkan UU Anti-Homoseksual yang disahkan parlemen bulan Desember tahun lalu. MK menyebut, pengesahan tersebut cacat hukum karena tidak dihadiri oleh jumlah quorum anggota parlemen.
Sebagaimana dilaporkan BBC, Jumat (1/8) petang, homoseksual merupakan tindakan ilegal, namun undang-undang baru tersebut memberikan ancaman hukuman seumur hidup bagi pelakunya serta melarang kegiatan yang dianggap sebagai “kampanye” atau “promosi” homoseksualitas.
Menyusul pengesahan undang-undang tersebut oleh pemerintah bulan Februari lalu, beberapa negara donor membatalkan bantuannya kepada Uganda.
Jubir pemerintah Uganda Ofwono Opondo mengatakan pemerintah kini tengah menunggu saran dari Jaksa Agung untuk melakukan langkah selanjutnya, termasuk mengajukan banding ke Mahkaham Agung yang merupakan lembaga hukum tertinggi.
Ia juga menambahkan bahwa undang-undang tersebut telah menunjukkan kepada negara-negara barat bahwa demokrasi di Uganda berjalan dengan baik, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk menghentikan bantuannya kepada Uganda.
Terkait undang-undang tersebut Presiden Yoweri Museveni mengatakan bahwa “Uganda ingin menunjukkan independensinya di hadapan negara-negara barat” yang terus melakukan tekanan dan provokasi.
Pembatalan undang-undang tersebut kontan disambut gembira para aktifis homoseksual.
“Undang-undang anti-homoseksual yang retrogressif (bersifat kemunduran) ini telah dipukul jatuh. Kini ia telah mati seperti paku pintu,” kata jurnalis dan aktifis homoseksual Andrew Mwenda, satu di antara 10 penandatangan petisi menolak undang-undang tersebut.
Uganda dengan sebagian penduduknya beragama Kristen atau Islam adalah negara yang konservatif dimana masyarakatnya menentang keras homoseksual.
Sementara itu para pendukung undang-undang mencurigai pembatalan undang-undang tersebut berkaitan dengan rencana kunjungan Presiden Yoweri Museveni ke Washington minggu depan mengikuti acara US-Africa Summit.
Pastor Martin Ssempa, pendukung kuat undang-undang anti-homosekaual mengatakan kepada BBC bahwa pihaknya akan mengajukan petisi kepada parlemen untuk melakukan penyelidikan terhadap ketidak-berpihakan Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya tersebut.
Pada bulan Juni AS menerapkan beberapa sanksi terhadap Uganda terkait dengan undang-undang anti-homoseksual tersebut, termasuk larang bepergian terhadap beberapa pejabat Uganda yang dianggap terlibat dalam pelanggaran HAM. AS juga memotong bantuannya kepada pemerintah Uganda.
Hal yang sama dilakukan negara-negara Uni Eropa seperti Norwegia, Belanda, dan Swedia yang melakukan penghentian bantuan kemanusiaan kepada Uganda menyusul disyahkannya undang-undang anti-homosekaual.(ca)