Ankara, LiputanIslam.com — Pemblokiran pemerintah Turki terhadap situs media sosial Twitter melanggar kebebasan berpendapat dan hak pribadi. Demikian keputusan Mahkamah Konstitusi negara tersebut hari Rabu (2/4).
Dalam pernyataan kepada otoritas pengawas media dan pemerintah Turki, MK juga menyatakan larangan bulan lalu tersebut harus dicabut. Masih belum jelas apakah keputusan ini akan menyebabkan pencabutan pemblokiran.
Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan bersumpah akan “menghapus Twitter” karena para pemakainya menyebarkan tuduhan korupsi. Twitter sendiri sudah mempertanyakan kebijakan ini.
Dalam keputusan yang dikirimkan kepada otoritas telekomunikasi Turki, TIB, serta Kementerian Perhubungan dan Komunikasi kemarin (2/4), Mahkamah Konstitusi mendesak kedua lembaga itu untuk “melakukan langkah-langkah yang perlu ditempuh” guna mencabut pemblokiran Twitter, demikian laporan televisi Turki NTV. Namun pemerintah sampai sejauh ini belum mengeluarkan pernyataan atas keputusan tersebut.
Blokir diterapkan tanggal 21 Maret karena Twitter tidak mencabut tuduhan korupsi sejumlah pejabat senior. Sejumlah gugatan pun diajukan ke mahkamah dengan menyatakan larangan tersebut melanggar hukum dan undang-undang dasar.
Pengadilan administrasi di Ankara kemudian mengeluarkan keputusan sementara yang memerintahkan TIB untuk membuka Twitter sampai keputusan pemblokiran resmi dikeluarkan.
Bagaimanapun pemblokiran tidak sepenuhnya efektif karena para pemakai Twitter di Turki masih bisa menemukan berbagai cara untuk memasuki media sosial itu.(ca/tempo.co/bbc)