Bangkok, LiputanIslam.com — Militer Thailand, Senin petang (19/5) mengumumkan kondisi darurat militer di tengah-tengah krisis politik yang terjadi di negara itu. Menolak tuduhan kudeta, militer menyebut langkah untuk “menjaga hukum dan tata tertib.”
Militer yang terakhir mengambil alih kekuasaan dari sipil pada tahun 2006 menyatakan bahwa langkah tersebut memberikan kewenangan bagi militer untuk mengontrol keamanan seluruh negara.
Melalui pengumuman yang disiarkan televisi, militer menyatakan hukum darurat telah ditetapkan untuk “memperbaiki perdamaian dan ketertiban untuk seluruh rakyat dari segala kelompok.”
“Rakyat tidak perlu panik dan tetap bisa menjalankan aktifitasnya secara normal,” demikian bunyi pengumuman tersebut.
Langkah militer tersebut diambil setelah berbulan-bulan Thailand dilanda krisis politik yang tidak pernah selesai. Krisis dipicu oleh langkah perdana menteri Yingluck Shinawatra mengajukan RUU Amnesti yang dicurigai lawan-lawan politiknya sebagai upaya untuk membebaskan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, yang tidak lain adalah kakak kandung Yingluck, dari hukuman kasus korupsi.
Awal bulan Lalu Mahkamah Konstitusi memecat Yingluck Shinawatra dan 9 anggota kabinetnya dari pemerintahan. Namun masih bertahannya kabinet Yingluck dalam pemerintahan dengan perdana menteri pangganti merangkap menteri perdagangan yang, tidak memuaskan kubu oposisi. Aksi demonstrasi pun semakin sering terjadi.
Laporan-laporan menyebutkan personil militer kini telah mengambil alih stasiun-stasiun televisi.(ca/bbc)