Bangkok, LiputanIslam.com — Sehari setelah mengumumkan kondisi darurat, militer Thailand hari ini (21/5) menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh penting negeri itu untuk mengakhiri krisis politik yang telah melanda negeri itu beberapa bulan terakhir.
Militer Thailand yang memiliki sejarah panjang campur tangan terhadap dinamika politik negara itu kembali melakukan langkah serupa, Selasa kemarin dengan pengumuman kondisi darurat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan tokoh-tokoh politik, termasuk pemerintah, meski mereka telah memberi peringatan tentang langkah tersebut.
Militer menolak tuduhan telah melakukana tindakan kudeta, meski langkah tersebut semakin membuat ketidak pastian hukum dan politik dan mengundang kecaman para aktifis demokrasi dan HAM.
Tentara menduduki posisi-posisi strategis di kota Bangkok termasuk kantor-kantor televisi. Militer mengumumkan bahwa seluruh program radio dan televisi harus menghentikan program-programnya “saat diperlukan”.
Seorang pembantu dekat Pelaksana Perdana Menteri Niwattumrong Boonsongpaisan menyebut langkah militer sebagaai “setengah kudeta”.
Panglima Militer Jendaral Prayuth Chan-ocha, mengatakan dalam konperensi pers, Selasa (20/5) bahwa ia menghendaki semua partai politik untuk melakukan dialog untuk menghentikan krisis politik, dan menyebutkan bahwa militer “tidak menghendaki terjadi pertumpahan darah”.
“Kita tidak bisa terus-menerus dilanda konflik,” katanya. Namun ia juga tidak menyebutkan target diakhirinya kondisi darurat tersebut.
Di antara politisi yang diundang dalam pertemuan hari ini adalah Pelaksana Ketua Parlemen, pemimpin partai penguasa Phue Thai Party, ketua partai oposisi Partai Demokrat, pemimpin demonstran anti-pemerintah serta pemimpin demonstran pro-pemerintah (kelompok kaos merak).
Pertemuan digelar di Army Club in Bangkok. Belum ada informasi tentang hasil pertemuan ini.(ca/bbc/cnn)