Islamabad, LiputanIslam.com — Militer akhirnya turun tangan menengahi antara perdana menteri Nawaz Sharif dengan kubu oposisi yang menggelar aksi demonstrasi besar-besaran selama beberapa hari terakhir.
Pemimpin oposisi Tahir ul-Qadri, Jumat (29/8) mengatakan kepada ribuan pendukungnya bahwa pemimpin militer Jendral Raheel Sharif, telah meminta persetujuannya untuk menjadi penengah konflik dengan pemerintah.
Sekutu Qadri, mantan pemain kriket profesional yang menjadi politisi, Imran Khan, mengungkapkan hal yang sama.
Kedua tokoh oposisi itu kini memimpin aksi demonstrasi untuk menuntut Nawaz Sharif mundur dari jabatannya karena tuduhan kecurangan pemilu tahun lalu serta kegagalan menjalankan pemerintahan. Pemerintah dengan tegas membantah tuduhan itu dan balik menuduh keduanya tengah melakukan upaya penghancuran demokrasi.
Langkah militer tersebut semakin menguatkan kecurigaan bahwa aksi-aksi demonstrasi menentang pemerintah tersebut diorganisir militer yang akhir-akhir ini terlibat ketegangan dengan pemerintahan Nawaz Sharif.
Sharif adalah pemimpin pertama yang terpilih melalui pemilihan demokratis dan melalui pergantian kekuasaan yang damai.
Sharif membenarkan bahwa pihaknya telah mendapatkan telepon dari pimpinan militer, menanyakan apakah ia menerima tawaran dari Qadri dan Imran untuk berunding dengan perantaraan militer. Namun ia tidak menyebutkan apakah akan menerima atau menolak.
Beberapa politisi senior menyebut langkah militer ini sebagai “skandal memalukan bagi semua politisi”. Namun masih belum jelas, siapa yang menginiasi langkah militer ini, tulis BBC News.
Qadri sendiri membantah telah meminta militer menjadi penengah. Ia bahkan menuduh Sharif lah yang memintanya sendiri.
Aksi demonstrasi Qadri dan Khan serta puluhan ribu pendukungnya telah berlangsung selama 2 minggu. Sebelumnya mereka malakukan konvoi dari kota Lahore, basis pendukung kedua politisi tersebut.
Selain menuntut mundur, Qadri juga menuntut dilakukannya penyidikan terhadap Sharif atas kematian 14 pendukungnya bulan Juni lalu setelah bentrok dengan aparat keamanan. Pada hari Kamis (28/8), polisi menyebut Sharif bertanggungjawab atas insiden itu.
“Pemimpin militer telah meminta kita untuk memberinya waktu selama 24 jam untuk menyelesaikan krisis ini,” kata Qadri kepada pendukung-pendukungnya, Kamis petang (28/8).(ca)