Kiev, LiputanIslam.com — Bentrokan terjadi di perbatasan Ukriana-Rusia ketika milisi bersenjata menyerang pos penjagaan perbatasan untuk membebaskan pemimpin mereka yang ditahan pasukan Ukraina. Tidak ada korban jiwa, namun milisi berhasil membebaskan pemimpin mereka.
Dilaporkan BBC, hari Minggu (18/5), insiden ini bermula ketika pasukan penjaga perbatasan Ukraina di wilayah Dovzhanskiy, menahan pemimpin milisi yang diangkat sebagai Gubernur Luhansk, Valeriy Bolotov, hari Sabtu (17/5), ketika yang bersangkutan hendak kembali dari kunjungan ke Rusia.
Setelah tersiar kabar penahanan tersebut sekitar 200 milisi bersenjata Luhansk mendatangi pos penjagaan tersebut dan menuntut Bolotov dibebaskan. Setelah diwarnai insiden tembak-menembak singkat, akhirnya Bolotov pun berhasil dibebaskan.
Menurut keterangan jubir kelompok separatis Luhansk, Vasiliy Nikitin, tidak ada korban yang luka-luka dalam insiden tersebut. Menurut keterangannya, jumlah milisi yang terlibat dalam insiden tersebut mencapai 150 orang, sama dengan jumlah tentara penjaga perbatasan Ukriana.
Bolotov pergi ke Rusia untuk menjalani pengobatan setelah mengalami luka-luka dalam insiden penembakan yang terjadi hari Selasa (13/5).
Ketegangan semakin tiggi di Ukraina timur menjelang pemilihan presiden Ukraina tanggal 25 Mei mendatang, sementara 2 provinsi Luhansk dan Donetsk telah menyatakan lepas dari Ukraina setelah diselenggarakan referendum. Pemerintah Ukraina dan barat menolak pemisahan diri tersebut.
Jubir Kemenlu AS Jen Psaki, hari Sabtu (17/5), menolak klaim pemimpin Republik Rakyat Donetsk yang menyebutkan wilayah tersebut tidak hanya lepas dari Ukraina, tapi juga akan bergabung dengan Rusia.
“Separatis pro-Rusia ini tidak pernah benar-benar dipilih, dan tidak mewakili rakyat wilayah tersebut (Luhansk dan Donetsk),” kata Psaki.
Sementara itu Kemenlu Rusia hari Sabtu menyerukan pemerintah Ukraina untuk menghentikan apa yang disebut operasi anti-teroris terhadap wilayah-wilayah yang membangkang, dan mempertanyakan legalitas pemilu presiden di wilayah yang dilanda peperangan.
Dalam pernyataannya, Kemenlu Rusia menuduh tentara Ukraina menggunakan senjata berat dengan didukung pesawat tempur telah menyerang kota Slovyansk dan menghancurkan “instalasi-instalasi sipil”.
“Tindakan seperti itu terhadap rakyat sendiri menunjukkan kemunafikan rezim Kiev,” demikian pernyataan Rusia tersebut, sembari mengingatkan tentang perjanjian internasional yang memerintahkan penghentian tindakan kekerasan di Ukraina timur yang ditandatangani bulan lalu.
Kantor berita Ukraina Ukrinform mengutip pernyataan Menhan Ukraina yang menyebutkan bahwa militer Ukraina telah berhasil menguasai situasi di sekitar kota Slovyansk, satu basis kekuatan para separatis pro-Rusia.
Menurut pernyataan tersebut, para milisi separatis telah membangun 27 barikade di sekitar kota dan masih menguasai sebagian besar wilayah kota tersebut.
Sementara itu sebuah laporan PBB yang dirilis hari Jumat (16/5) menyebutkan tentang “kondisi yang memprihatinkan atas pelanggaran HAM di Ukraina timur. Berbagai pelanggaran tersebut di antaranya adalah pembunuhan terencana, penyiksaan, pemukulan, penculikan dan pelecehan seksual serta intimidasi terhadap media massa.
Laporan juga menyebutkan adanya perlakuan tidak semestinya terhadap warga Tatar di Krimea yang kini menjadi bagian Rusia.
Rusia menolak laporan tersebut dan menyebutnya sebagai “tidak obyektif”, “tidak konsisten” dan “standar ganda”.(ca/bbc)