Jakarta, LiputanIslam.com — Yasonna H Laoly, Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa musyawarah nasional (munas) yang digelar dua kubu di internal Golkar adalah sah. Seusai melakukan pengkajian terhadap dualisme kepengurusan partai beringin tersebut, ia memastikan dokumen kedua kubu yang berseteru sama-sama lengkap.
“Dualisme di internal Golkar terjadi karena perbedaan pendapat, karenanya, permasalahan ini harus diselesaikan oleh internal Partai Golkar,” jelas Yasonna.
Dengan begitu, kata Yasonna, kepengurusan Golkar yang diakui pemerintah saat ini adalah kepengurusan yang di dalamnya mencatat Aburizal Bakrie, Agung Laksono, dan Priyo Budi Santoso sebagai pengurus. Artinya, Kemenkumham masih mengakui kepengurusan Partai Golkar hasil Munas VIII yang digelar di Riau pada tahun 2009.
“Golkar tetap diakui sebagai parpol, hanya kepengurusannya yang terjadi persoalan. Yang tercatat kan masih itu (pengurus lama), Agung Laksono dan Priyo ada di dalam,” ujarnya, seperti dilansir kompas.com, 16 Desember 2014.
Munas yang digelar di Bali menetapkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal. Sementara itu, munas yang digelar di Jakarta menetapkan Agung Laksono sebagai ketua umum dan Zainuddin Amali sebagai sekretaris jenderal. Kedua kubu merasa kepengurusan mereka sah.
Kubu Ical Tawarkan Islah
Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie menawarkan opsi islah dengan kubu Agung Laksono. Sejumlah opsi pun dibuka agar islah dapat dicapai.
“Saya pikir yang terbaik kedua belah pihak islah. Untuk islah ini ada beberapa alternatif,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Fadel Muhammad di Jakarta, 16 Desember 2014.
Fadel mengungkapkan, sejumlah tokoh senior Golkar akan berkumpul untuk membahas kemungkinan islah. Ia berharap, rekomendasi yang nantinya dicapai oleh para tokoh senior ini dapat dipatuhi.
“Alternatif yang akan dibahas siang ini bagaimaja kubu ARB di Bali dengan kubu Ancol berembuk. Apakah ada kepengurusan gabungan atau diadakan munas islah,” ujarnya.
Kendati demikian, ia mengatakan, keputusan islah yang dicapai nantinya diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Di samping itu, ia berharap, agar sejumlah kader yang beberapa waktu sempat dipecat, dapat dipulihkan.
“Untuk islah harus fair. Misal dari kubu Agung Laksono pernah dipecat, ARB pernah dipecat, maka dua-duanya bentuk kesepakatan baru dan cari pemimpin baru,” tandasnya. (ba)