Menteri Susi Tenggelamkan 13 Kapal Pencuri Ikan

0
122

Sumber: liputan6.com

Pontianak, LiputanIslam.com— Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menenggelamkan kapal pencuri ikan berbendera Vietnam di Perairan Tanjung Datu, Kalimantan Barat, Sabtu (4/5).

Sejak Oktober 2014 sampai sekarang, kapal pencuri ikan yang telah ditenggelamkan bertambah menjadi 503 kapal, termasuk 13 kapal yang telah disebutkan. Jumlah tersebut terdiri dari 284 kapal Vietnam, 92 kapal Filipina, 23 kapal Thailand, 73 kapal Malaysia, 2 kapal Papua Nugini, 1 kapal RRT, 1 kapal Nigeria, 1 kapal Belize, dan 26 kapal Indonesia.

Menteri Susi menyampaikan, pemusnahan kapal asing ilegal merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia yang menurun selama bertahun-tahun.

“Ini merupakan way out (jalan keluar) yang sangat cantik untuk negara kita menakutkan bangsa negara lain. Penyelesaian dengan cara ini seharusnya menjadi sebuah pola. Saya panggil dubes-nya, saya panggil pengusahanya baik-baik dengan makan siang kita jamu. Saya hanya cerita, saya akan eksekusi sesuai undang-undang, amanah negara ini untuk menyelesaikan masalah jadi bantu saya. Udah itu saja. Kalau ada yang bandel ya kelewatan,” kata dia, Sabtu (4/5).

Penenggelaman kapal pencuri ikan tersebut dilakukan dengan mengacu pada Pasal 76A UU No. 45/2009 tentang Perubahan Atas UU No 31/2004 tentang Perikanan, yaitu benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Dia menuturkan, langkah tersebut telah terbukti berdampak positif pada perikanan Indonesia untuk memberikan deterrent effect pada para pelaku praktik IUU Fishing. Selain itu, tindakan ini juga memberikan kepastian hukum di Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

“Melalui penenggelaman Kita memberikan kepastian hukum kepada semua orang. Investasi perlu kepastian hukum di sebuah  negara dan kita kasih kepastian hukum bagi pelanggar hukum. Tidak ada diskriminasi hukum. Itu saja yang saya inginkan,” tuturnya.

Selain itu, pemberantasan kapal ilegal juga membuat  neraca dagang perikanan Indonesia menjadi nomor satu di Asia Tenggara. Prestasi lainnya juga ditorehkan Indonesia sebagai negara penyuplai ekspor tuna terbesar di dunia. (sh/inews/liputan6)

 

 

DISKUSI: