Jakarta, LiputanIslam.com–Besarnya pajak yang ditanggung nelayan membuat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menyerahkan moratorium pajak kepada Menko Hukum dan Ham (Menkumham). Susi mengungkapkan ketidakadilan pajak selama ini, yaitu ikan impor justru tidak terkena pajak, sementara ikan yang ditangkap di laut negeri sendiri dikenai pajak.
“Ikan import tidak kena pajak, tapi ikan tenggiri dari Cilacap ke Jakarta kena pajak 10 persen,” ujar Susi saat menggelar jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (3/11/2014).
Susi menuturkan, perbedaan nasib ikan impor dan lokal itu tentunya berdampak kepada pendapatan nelayan. Dia menjelaskan, nelayan dan investor di Indonesia harus menanggung pungutan-pungutan dalam setiap proses di sektor kelautan. Di antaranya, kata Susi, adalah pungutan pengurusan pembuatan perusahaan, pungutan IMB, sampai suku cadang kapal nelayan.
“Retribusi itu di berapa daerah ada tanggung jawab daerah, investor juga akan pergi. Di Indonesia bikin PT mesti bayar, IMB harus bayar, suku cadangnya di bea cukai harus bayar juga,” kata dia, seperti dikutip Kompas.
Oleh karena itulah Susi menyerahkan moratorium mengenai pajak tersebut kepada Menko Hukum dan Ham (Menkumham). Dia berharap dalam waktu dekat moratorium tersebut sudah ditandatangani Menkumham sehingga mampu segera diterapkan. (fa)