Jakarta, LiputanIslam.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa kebijakan yang ia tempuh baik berupa Peraturan Menteri ataupun Keputusan Menteri, bukan dimaksudkan untuk pencitraan. Berbagai aturan itu, menurut dia, senafas dengan amanat Undang-Undang. Hal itu ia tegaskan dalam dialog dengan perwakilan dari Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (ASBILINDO), Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN), serta Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia.
Seperti diketahui, Susi seringkali menjadi buah bibir lantaran keputusannya yang dinilai kontroversia. Seperti; larangan penangkapan lobster bertelur, moratorium izin tangkap kapal eks asing di atas 30 GT, larangan transhipment atau bongkar muatan ikan di laut. Tak hanya itu, Susi juga membuka data kapal-kapal ikan di website resmi Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), sehingga masyarakat mengetahui kapal bodong atau resmi. Lalu, Susi mewajibkan pemasangan VMS (Vessel Monitoring System) 24 jam.
Sebagaimana dilansir di kkp.go.id, 22 Januari 2015, Susi menuturkan pihaknya pun telah memanggil seluruh duta besar yang nelayannya kerap menangkap ikan secara ilegal di laut Indonesia.
“Saya telah memanggil Dubes Tiongkok, Vietnam, Thailand, Malaysia hingga Australia,” lanjut Susi.
“Saya mengerti beberapa pihak ada yang tidak suka dengan adanya kebijakan ini, tapi yang ingin saya sampaikan adalah saya mengemban amanat dari Bapak Presiden bahwa laut adalah masa depan bangsa,” tegasnya.
Susi Ingin SDM Kelautan Lebih Kompetitif
Di kesempatan berbeda, Susi menyatakan bahwa ia menginginkan sumber daya di bidang kelautan dan perikanan bisa lebih kompetitif agar dapat bersaing di era globalisasi, termasuk dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan segera diberlakukan.
“Bila tidak kompetitif baik SDM nya maupun pengelolaan SDA nya, kita sebagai bangsa akan jadi bangsa yang sangat tertinggal dan jauh terbelakang. Tentu ini hal yang tidak boleh lagi terjadi di Indonesia,” ungkap Susi saat menghadiri launching Indonesia-Amerika Network (IA-Net) Selasa, 20 Januari 2015.
Upaya yang ditempuh dengan meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM melalui pengembangan pendidikan vokasi pada satuan pendidikan dibawah naungan KKP.
“Satuan pendidikan itu salah satunya adalah Sekolah Tinggi Perikanan (STP) didorong untuk dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi bertaraf internasional,” tuturnya.
Dalam hal ini, STP dituntut untuk mencetak sarjana terapan di bidang kelautan dan perikanan yang kompeten dan inovatif. Tak hanya itu, kerja sama perlu dilakukan secara intensif dengan semua pihak di dalam dan luar negeri, termasuk negara maju seperti Amerika Serikat (AS).
“Untuk itu, KKP menggelar kegiatan Indonesia-Amerika Network ini sebagai upaya mengembangkan pendidikan vokasi bertaraf internasional,” tutup Susi. (ba)