Jakarta, LiputanIslam.com — Tahun ini, pemerintah akan mengalokasikan dana desa sebesar Rp 20 triliun dari APBN. Dana yang berjumlah besar ini harus mampu mewujudkan swasembada pangan, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar.
Ia menyatakan, dana desa harus mampu mempercepat pembangunan desa dan peningkatan masyarakat, yang rata-rata menggantungkan mata pencahariannya di sektor pertanian.
“Dana desa nantinya juga berperan maksimal dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional yang ditargetkan pemerintah tercapai dalam kurun waktu 3 tahun ke depan,” jelasnya, seperti dilansir beritasatu.com, 18 Januari 2015.
“Seperti membangun irigasi desa dan infrastruktur pertanian untuk meningkatkan kuantitas dan kualitasnya produksi pertanian khususnya beras, jagung, kedelai, dan tebu,” tambah dia.
Selain itu, lanjut Marwan, dana desa juga diharapkan dapat mendorong terciptanya desa mandiri, setiap desa dapat mendirikan usaha desa yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan berbasiskan agrobisnis. Ia menilai, Bumdes akan menjadi sektor penting terwujudnya swasembada pangan nasional.
“Karena kalau bicara swasembada pangan ya bicara tentang desa, karena sentra utama produksi pangan memang ada di desa. Kalau kita ingin Indonesia bisa secepatnya swasembada pangan ya mari kita muliakan desa, kita bangun desa, kita sejahterakan desa,” ujar Marwan.
Marwan pun berharap dana desa ini dapat dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran agar kegiatan perekonomian di desa benar-benar berkembang maju.
“Dengan dana ini nelayan dan petaninya sejahtera, bahkan kami sangat optimistis jika ke depannya desa akan mampu tampil menjadi sentra-sentra baru pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan begitu, cita-cita membangun Indonesia dari pinggiran tercapai,” kata dia.
Untuk itu, Marwan mendorong pemerintah desa untuk melakukan musyawarah desa dan segera menyelesaikan penyusunan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RPJMDes dan RKPDes dijadikan prasyarat untuk mengucurkan dana tersebut. Tujuannya, agar pembangunan yang dilakukan aparat desa sesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap desa.
“Masing desa mendapatkan Rp 1,4 miliar yang akan diberikan secara bertahap. Untuk tahap pertama, diberikan pada April sebesar Rp 240 hingga Rp 270 juta,” katanya. (ba)