Jakarta, LiputanIslam.com–Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, telah melakukan sejumlah gebrakan. Antara lain, mengaktifkan kembali program CSR dan membuka layanan Call Center Pengaduan Desa.
Marwan menyatakan akan menegur perusahaan yang mengabaikan program-program corporate social responsibility (CSR). Menurutnya itu kewajiban perusahaan untuk membantu warga desa.
“Tidak sekadar teguran. Bahkan jika perlu, meminta kementerian terkait untuk merekomendasikan pemberian sanksi,” ujar Marwan seperti dikutip detikcom.
Hal itu dikemukakan Marwan di sela-sela blusukan ke Desa Tanjung Sari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (11/1). Saat mendatangi kawasan desa kumuh yang berada di sekitar Kawasan Industri Jababeka, Menteri melihat dan mendengarkan langsung keluhan warga.
“Teguran ini tidak main-main. Begitu ada informasi perusahan abaikan, langsung saya cek. Dan jika benar aduan itu, maka langsung saya turun tangan,” ujarnya.
Begitu juga dengan perusahaan Migas dan Pertambangan yang tidak memperhatikan rakyat sekitar produksinya dengan program CSR, Marwan mengatakan, akan menyampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk mengambil sikap.
Call Center Pengaduan Desa
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebelumnya telah meluncurkan SMS dan Call Center Pengaduan Desa. Layanan ini diluncurkan agar pemerintah dapat mendengarkan informasi serta keluhan langsung dari masyarakat di kawasan desa, daerah tertinggal dan para warga transmigrasi.
“Indonesia memiliki desa hingga 73 ribu desa. Dengan teknologi komunikasi dan informasi, pemerintah dapat mengetahui apa saja kebutuhan rakyatnya,” ujar Marwan saat launching call center di Kantor Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (8/1/2015). (fa)