Jakarta, LiputanIslam.com— Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan membuka peluang besar untuk menghapuskan Ujian Nasional (UN). Anies akan mengkaji keberadaan UN sekaligus menyiapkan sistem evaluasi yang lebih baik.
“Jadi sangat mungkin tidak ada UN. Nanti yang kita carikan solusi, bukan hanya UN tapi evaluasi secara menyeluruh,” kata Anies, sebagaimana dilaporkan beritasatu.com, 20 November 2014.
Menurut Anies, studi terkait UN sudah sangat banyak. Oleh karena itu, dia tinggal mempertimbangkan dan memutuskan saja dalam waktu dekat.
“Saya juga bicara dengan beberapa orang yang melakukan studi, hasilnya sudah lengkap,” katanya.
Anies mengatakan bahwa ia sudah menggelar rapat dengan pihak penyelenggara UN, yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Menurutnya, UN masih bermasalah, meskipun BSNP menyebutkan proporsi UN sudah diubah sehingga tidak lagi sepenuhnya menjadi penentu kelulusan. Saat ini, kelulusan siswa ditentukan oleh 60% nilai UN ditambah 40% nilai sekolah.
“Masalahnya ada pada proses belajar. Kini yang terjadi adalah mereka belajar untuk menjawab ujian. Saya bedakan studying dan learning. Yang dibutuhkan learning, tapi yang terjadi studying atau bisa menjawab ujian saja,” ujar Anies.
Dia menambahkan kajian tentang UN juga menyangkut waktu pelaksanaannya. Misalnya, apakah ujian tetap dilakukan di kelas III seperti sekarang atau dilakukan di kelas II. Selain itu, apakah tetap digelar di pertengahan tahun atau akhir tahun. Anies memastikan UN tidak akan sama seperti saat ini. Fungsi UN hanya sebagai pemetaan pendidikan saja, bukan penentu kelulusan siswa.
Seperti diketahui, UN mendapatkan kritikan dari banyak pihak. Anggota Akademi Pengetahuan Indonesia (AIPI) Henry Alexis Rudolf Tilaar menyatakan bahwa UN tidak sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila, sehingga UN harus dihapus. Menurutnya, UN membuat terjadinya pembohongan berjamaah. Mulai dari kepala dinas hingga ke siswa melakukan pembohongan agar bisa lulus UN.
Selain itu, lantaran tertekan dengan soal-soal pada UN, beberapa pelajar sampai bunuh diri. Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA), Arist Merdeka Sirait, menyatakan bahwa bertambahnya kasus seperti ini mengharuskan pemerintah harus mengevaluasi besar-besaran UN. Apalagi Mahkamah Konstitusi telah memutuskan melarang UN. (ba)