Jakarta, LiputanIslam.com— Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan ada 88 daerah kota dan kabupaten yang rentan rawan dalam hal ketersediaan pangan.
Syahrul mengatakan, pihaknya akan melakukan pembenahan di 88 daerah tersebut. Namun, hal ini tidak bisa dilakukan tanpa ada kerja sama dengan kementerian dan lembaga lain.
“Kita akan coba benahi 88 daerah ini. Saya berharap seluruh kementerian lembaga pemerintah daerah untuk menyatu dan berkonsentrasi,” kata Syahrul, Jakarta, Rabu (30/10).
Baca: Impor Sektor Pertanian Jadi PR Utama Mentan Baru
Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Hendriadi menjelaskan, daerah-daerah yang mengalami rentan rawan pangan biasanya daerah yang miskin, mempunyai prevalensi stunting yang cukup tinggi dan derah rawan konflik.
Agung menyebutkan, sebagian daearah tersebut berada di wilayah Indonesia Timur. Dia mengunkapkan, yang menjadi masalah adalah akses pangan, tenaga kesehata, ketersediaan pangan, dan pendapatan yang rendah.
Dia menuturkan, daerah rentan rawan pangan dapat dilihat dari beberapa faktor, yakni rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan, presentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, presentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran, presentase rumah tanggga tanpa akses listrik.
Selain itu, rata-rata lama sekolah perempuan umur kurang dari 15 tahun, presentase rumah tangga tanpa akses air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk, prevalensi balita stunting, angka harapan hidup pada saat lahir.
Untuk itu, kata dia, untuk mengatasi permasalahan tersebut Kementan tidak bisa melakukannya sendirian. Sebab, hal tersebut membutuhkan kerjasama antara kementerian dan lembaga.
“Untuk mengentaskan itu Kementerian Pertanian tidak mungkin mampu bekerja sendiri,” ujar dia.
Dalam hal ini, Kementan mengaku sudah melakukan perjanjian kerja sama dengan enam kementerian untuk menangani masalah daerah rawan pangan. Enam kementerian tersebut adalah Kementerian Sosial, Kementerian Desa Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri dan Lemhannas. (sh/kontan/republika)