LiputanIslam.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto sedang mengevaluasi perpanjangan izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) karena izinnya sudah habis tanggal 20 Juni 2019.
FPI merupakan organisasi kemasyarakatan yang izinnya berakhir 20 Juni 2019 sejak SKT diterbitkan 20 Juni 2014.
Organisasi ini sebenarnya izinnya sudah habis tanggal 20 Juni yang lalu, tapi sementara ini belum diputuskan, izin itu dilanjutkan atau tidak,” kata Wiranto usai memimpin rapat koordinasi terbatas tingkat menteri dengan agenda pembahasan perkembangan situasi terkini dalam negeri di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Jumat (19/7).
Pihak menkopolhukam tidak segera memberikan izin lanjut karena sedang mengevaluasi rekam jejak aktivitas FPI apakah layak lanjut atau tidak.
Baca juga: Wakil Rais ‘Aam PBNU Ajak Waspadai HTI dan FPI
“Rekam jejaknya sedang disusun terkait organisasi ini layak diberikan izin lagi atau tidak,” ujar Wiranto.
Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Organisasi kemasyarakatan bisa mengajukan izin ke Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM atau menggunakan akta notaris. setiap warga negara memiliki hak berhimpun dan berserikat asal dilengkapi dengan izin.
Sedangkan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi masyarakat belum tentu diperpanjang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekalipun telah melengkapi 20 syarat sesuai peraturan perundangan karena terdapat pertimbangan lain.
“Secara administrasi mungkin iya begitu. Tapi kalau nanti ada pertimbangan lain, kan kita perlu lihat,” kata Soedarmo di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019). (Ay/Antara/Kompas)