Jakarta, LiputanIslam.com— Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan infrastruktur masih menjadi PR. Sebab, masih banyak pembangunan infrastruktur yang belum digarap pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode periode pertama.
Pada periode pertama, Jokowi belum menyelesaikan pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit Jabodebek. Proyek ini semula ditargetkan bisa selesai tahun ini, tapi kemudian ditargetkan bisa beroperasi pada 2021.
Baca: Indef: Infrastruktur Belum Maksimal Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Budi menyebutkan, pemerintah juga masih belum menyelesaikan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dan Jakarta-Bandung untuk menyambung konektivitas.
“Kalau bicara konektivitas, pasti masih banyak PR yang harus kami lakukan,” katanya, Sabtu, (19/10).
Selain itu, ada 15 target pembangunan bandar udara yang belum diselesaikan dalam pemerintahan Jokowi yang pertama. Adapun pemerintah baru menyelesaikan 10 bandara. Jadi, masih ada 5 bandara lagi yang harus dirampungkan.
Meskipun begitu, pemerintah telah mengoperasikan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta pada 24 Maret 2019. Hingga Juli 2019, MRT telah mengangkut 10,59 juta orang penumpang dengan rata-rata jumlah penumpang per hari sebanyak 83,22 ribu penumpang.
Selain itu, pemerintah juga telah mengoperasikan LRT Palembang pada Agustus 2018. Per Juli 2019, LRT Palembang telah mengangkut 2,11 juta orang penumpang dengan rata-rata penumpang 6.134 orang per hari.
Dia mengatakan, pihaknya akan meningkatkan okupansi angkutan masal seperti di Tokyo dan Singapura.
“Angkutan massal kami akan tingkatkan okupansinya menjadi 60 persen-80 persen seperti Tokyo dan Singapura,” ujar Budi.
Pada periode kedua ini, Jokowi telah memastikan akan melanjutkan program pembangunan infrastruktur. Untuk merealisasikan program ini, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Menurut Bappenas, kebutuhan pembangunan infrastruktur pada perideo kedua diperkirakan mencapai Rp 6.000 triliun. (sh/cnnindonesia/cnbcindonesia)