Jakarta, LiputanIslam.com–Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar Pekan Masyarakat Adat Nusantara (PMAN) pada 29 Agustus hingga 31 Agustus 2014 di Galeri Cipta II Taman Ismail Marzuki Jakarta. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Agustus 2014 lalu. Tema peringatan tahun ini adalah “Menjembatani Kesenjangan : Melaksanakan Hak-hak Masyarakat Adat”.
“Bagi masyarakat adat nusantara, tema peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia itu sangat sesuai dengan situasi yang terjadi di Indonesia,” jelas Abdon Nababan, Sekjen AMAN, seperti dikutip kotahujan.com.
Menurut Abdon, sejak tahun 2007 AMAN telah merubah cara pandang negara terhadap masyarakat adat. Presiden SBY pada peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia tahun 2006 menyampaikan gagasan adanya Undang-Undang khusus terkait masyarakat adat. Saat ini Rancangan UU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat tengah dibahas tahap akhir oleh DPR RI.
Apa Itu Masyarakat Adat?
Istilah masyarakat adat mulai mendunia sejak tahun 1950-an, setelah ILO (Organisasi Buruh Internasional) di PBB mempopulerkan isu “indigenous peoples”. Mencuatnya isu masyarakat adat berawal dari berbagai gerakan protes masyarakat adat di Amerika Utara yang meminta keadilan pembangunan. Misalnya, komunitas Inuit di Alaska (negara bagian AS di dekat kutub utara) menjadi korban ketidakadilan pembangunan industri pertambangan di Amerika Serikat. Mereka harus meninggalkan tanah mereka yang dijadikan wilayah tambang migas dan batubara, menuju desa-desa di pinggiran kota.
Di Indonesia, masyarakat adat di berbagai wilayah juga menjadi korban perusahaan-perusahaan besar. Di kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, ada 11 desa yang berkonflik dengan perusahaan patungan Indonesia-Malaysia PT. Menara Alfa Semesta( MAS) selama 15 tahun tanpa kejelasan. Perusahaan MAS, didukung restu Bupati, ‘meminjam’ lahan warga Dayak selama 35 tahun. Sebagai imbal balik, masyarakat dijanjikan akan diberikan rumah layak huni, sekolah, puskesmas dan fasilitas air bersih. Per keluarga kemudian menyerahkan 7,5 hektar tanah dengan pembagian keuntungan 5,5 hektar buat MAS dan 2 hektar untuk keluarga pemilik. Namun, janji ini tidak ditepati oleh MAS. Akibatnya masyarakat adat sengsara dan kelangsungan kehidupan adat mereka terancam.
Perkebunan kelapa sawit beberapa tahun terakhir melakukan ekspansi luar biasa di Indonesia menyusul pemberian ijin oleh kementrian pertanian kepada industri minyak kelapa sawit. Perusahaan boleh mengembangkan lahan dari 20 ribu hektar menjadi 100 ribu hektar per perusahaan per propinsi.
Tersingkirnya Masyarakat Adat Mengancam Kedaulatan Pangan
Masyarakat adat umumnya secara turun-temurun mengelola tanah untuk menghasilkan pangan sehingga kebutuhan pangan mereka tercukupi. Ketika tanah-tanah masyarakat adat diambil alih oleh pabrik-pabrik sawit, praktis produksi pangan menurun dan masyarakat adat menjadi kekurangan pangan. Dalam jangka panjang, kesuburan tanah menurun akibat ditanami sawit dan mengancam ketahanan pangan Indonesia. Ekspansi perkebunan sawit dilakukan besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan asing di Indonesia melalui kolusi dan korupsi dengan pejabat (baca: kasus korupsi pemilik perusahaan sawit Hartati Murdaya).
Tujuannya bukanlah untuk sekedar memenuhi kebutuhan akan minyak nabati (pangan) melainkan untuk energi (bahan bakar nabati). Kebutuhan minyak sawit untuk energi jauh luar biasa besar ketimbang untuk produk makanan. Pabrik pengelolaan sawit untuk produksi non energi supaya untung, setidaknya membutuhkan perkebunan 6000 hektar. Sedangkan industri bahan bakar nabati membutuhkan lahan sedikitnya 50 ribu hektar. Parahnya, Indonesia sekalipun dikenal sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, tetap tidak untung banyak. Industri sawit Indonesia hampir 70 persen masih dikuasai asing. Perlindungan pada masyarakat adat akan melindungi tanah air dan kelangsungan ketahanan pangan kita.(dw)