Jakarta, LiputanIslam.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta, Jumat (15/11), mengatakan koordinasi terkait program penanggulangan terorisme kini berada di bawah pimpinan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan tidak lagi di bawah Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) saja karena tidak memungkinkan jika dilakukan di bawah koordinasi satu kementerian saja.
“Selama ini kan koordinasinya di bawah satu Menko, yaitu Menko Polhukam. Menko Polhukam tetap (terlibat), tapi karena ini kegiatan lintas kementerian, jadi tidak cukup di bawah Menko. Maka, yang bisa mengerjakan itu Pak Wapres (Ma’ruf Amin),” kata Tito usai rapat internal di Istana Wapres Jakarta, Jumat.
Tito menilai latar belakang Wapres Ma’ruf Amin sebagai ulama merupakan sosok tepat untuk memimpin program penanggulangan terorisme dan radikalisme karena masalah terorisme lebih banyak berhubungan dengan masalah pemahaman.
Sementara itu, Wapres Ma’ruf Amin mengatakan upaya penanggulangan terorisme dan penanganan radikalisme harus dilakukan dari lapis terkecil kelompok masyarakat seperti RT dan RW.
Menurut Wapres, peran ketua RT dan ketua RW menjadi penting karena mereka yang paling dekat dan mengenal warganya masing-masing.
“RT dan RW harus dilibatkan dan diajak, diberi kewenangan dan difasilitasi supaya mereka bukan hanya mengurus surat-surat, tapi juga mengetahui masyarakat di sekitarnya itu seperti apa, apakah ada yang terpapar atau tidak,” ujar Wapres Ma’ruf dalam pernyataan pers mingguan di Istana Wapres Jakarta, Jumat.
Baca juga: Anggota MPR: Indonesia Sedang Hadapi Ancaman Radikalisme dan Formalisme Pancasila
Selain itu, Wapres pun meminta seluruh kalangan masyarakat untuk membangun narasi kerukunan untuk mencegah radikalisme, serta tidak menggunakan kalimat yang dapat memicu intoleransi.
“Baik dari kalangan Muslim atau non-Muslim, narasi yang kita bangun itu narasi kerukunan, jangan narasi konflik, jangan narasi seperti orang berhadap-hadapan seperti ‘kafir’,” tambahnya.
Ungkapan-ungkapan positif harus terus dibangun, khususnya di media sosial, untuk menimbulkan nuansa persaudaraan dan tidak memicu konflik di kalangan masyarakat.
Menurut Wapres, ungkapan kebencian yang banyak muncul di media sosial akan menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. Sehingga, pola pikir dan kebiasaan masyarakat untuk menciptakan narasi kerukunan harus dibiasakan sejak dini. (Ay/Antara)