Jakarta, LiputanIslam.com — Pernyataan Tjahjo Kumolo yang memperbolehkan untuk mengosongkan kolom agama di KTP, menuai reaksi keras dari MUI. Mengapa?
“Itu hanya akan menimbulkan kerepotan saja, yang jelas di Indonesia ini kan bukan negara sekuler di mana dalam sosiologi hubungan sosial agama itu memberikan makna tersendiri. Maka lebih baik tetap ada kolom agama,” ujar Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Undang-undang MUI Luthfie Hakim saat dihubungi, Kamis (6/11/2014) seperti dilaporkan Detik.com.
“Kalau mengosongkan kolom agama tentu ada gangguan di dalam masyarakat. Jangan lihat dari sisi negatifnya saja dong tapi lihat dari manfaatnya juga,” tambah Luthfie
Salah satu keuntungan mencantumkan agama di KTP, kata Luthfie, apabila ada korban kecelakaan maka dapat diproses dengan lebih mudah dan cepat baik secara adminstratif maupun religi.
“Dalam hal kita melihat mayat kecelakaan kalau di KTP tercantum agamanya Islam, maka ada kewajiban disalatnya tanpa tahu itu siapa. Terpenuhi kan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk menyalatkan,” kata Luthfie.
Menurutnya, selama ini tidak ada yang mengganggu dari pencantuman agama di kartu identitas diri. Sehingga, Luthfie menganggap wacana kolom agama sebaiknya tidak dikosongkan apalagi dihilangkan.
“Menurut saya mengganggu kemasyarakatan apa wong selama ini nggak ada masalah. Kalau kita (mengosongkan kolom agama) itu diskriminatif malah merepotkan. Saya kira lebih tepat dicantumkan toh kita ini kan negara Ketuhanan,” pungkasnya.
Kemarin, Tjahjo mengatakan untuk sementara waktu tidak masalah mengosongkan kolom agama di KTP terlebih dahulu. Langkah tersebut dilakukan untuk mengakomodir hak setiap warga negara. Menurut dia, apapun keyakinan warga negara tak boleh dihalangi.
“Dalam undang-undang memang hanya tercantum 6 agama. Kalau mau menambah keyakinan, harus merubah undang-undang. Jadi untuk sementara dikosongkan dulu nggak masalah,” kata Tjahjo di gedung Kemendagri (6/11/2014).
“Jangan dipaksakan mengisi kolom agama tertentu karena ajarannya mirip, misalnya. Kasihan kan mereka. Nggak masalah dikosongkan dulu,” kata Tjahjo.
Kemendagri akan kembali melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Agama dan lembaga kerukunan umat beragama seperti MUI, PGI dan sebagainya.
Sebagai contoh, ada masyarakat suku Dayak di Kalimantan yang menganut keyakinan Kaharingan. Sejak 20 April 1980, Kaharingan dimasukkan ke dalam agama Hindu, disamping karena memiliki kemiripan dengan agama Hindu, juga karena pemerintah menetapkan warga negara harus menganut keyakinan yang diakui oleh negara.
Hingga kini penganut Kaharingan masih memperjuangkan hak, yaitu diakuinya Kaharingan sebagai agama di Indonesia. Berdasarkan catatan Kedamangan Dayak Meratus, penganut Kaharingan tersebut hingga 2003 mencapai 60.000 orang. (ba)