Khasmir, LiputanIslam. Com—Wilayah Kahsmir telah menjadi rebutan dua negara, Pakistan dan India, sejak tercapainya kemerdekaan pada Agustus 1947.
Di tengah rakyat Khasmir, muncul perselisihan. Sebagian memilih untuk bergabung ke Pakistan, sebagian ingin bergabung ke India. Namun, pemimpin wilayah Khasmir memutuskan untuk bergabung dengan India atas dasar balas jasa karena telah dibantu oleh India untuk melawan serangan suku dari Pakistan.
Baca: Didukung Cina, Pakistan Akan Bawa Kasus Khasmir ke PBB
Meski begitu, tak semua rakyat Khasmir setuju dengan keputusan pemimpinnya. Sebagian memilih untuk bergabung dengan Pakistan. Atas dasar inilah, dibuat keputusan yang membagi dua wilayah Khasmir, setengah untuk Pakistan dan setengah lagi untuk india. Terlepas dari perselisihan masyarakat Khasmir, rupanya masing-masing negara, India dan Pakistan, sama-sama bersikukuh mengakui kedaulatan mereka atas daerah yang terletak di pegunungan Himalaya itu.
Pembagian wilayah pun terjadi. wilayah Kashmir Selatan berada di bawah kekuasaan pemerintah India dan Kashmir Utara di bawah kekuasaan Pakistan. Meski pembagian telah dilakukan, kedua negara tetap saja berusaha untuk menguasai Kashmir secara penuh. Sudah dua kali perang terjadi antara kedua negara untuk memperebutkan wilayah ini.
Status Otonomi Khusus Kashmir dan Pasal 370
Karena mayoritas penduduk Khasmir adalah Muslim dan mereka hidup dengan budaya yang berbeda dengan masyarakat India pada umumnya yang beragama Hindu, maka pada 14 Mei 1954, pemerintah India mulai memberlakukan status khusus untuk Khasmir. Status khusus itu dinaungi oleh pasal 370 dalam konstitusi India. Pasal ini dibuat agar masyarakat Khasmir bisa melestarikan budaya mereka.
Pasal itu mencatat, secara administratif, wilayah Kashmir masuk dalam negara bagian Jammu dan Khasmir. Selain itu, rakyat Kashmir diperbolehkan untuk menyusun konstitusi, membuat bendera, serta kebebasan dalam menjalankan urusan pemerintahan kecuali dalam urusan hubungan luar negeri, pertahanan, dan komunikasi. Satu lagi ketetapan penting untuk Khasmir, yaitu hanya warga Khasmir yang berhak untuk tinggak secara permanen, membeli tanah, dan menduduki jabatan pemerintahan daerah.
Namun, setelah pasal 370 dan status khusus itu berjalan selama beberapa dekade, pada Senin (5/8) lalu, pemerintahan India menghapus pasal tersebut dan mencabut status khusus bagi wilayah Khasmir. Konsekuensinya, wilayah Khasmir akan berstatus sama dengan wilayah-wilayah lainnya di India. Penghapusan ini merupakan janji politik Partai Bharatiya Janata (BJP) yang telah berhasil memenangkan pemilihan umum di India tahun ini dan menduduki kursi mayoritas di parlemen.
Baca: India Kepung Khasmir, Para Pemimpin Politik Jadi Tahanan Rumah
Dampak penghapusan terlihat begitu jelas. Semua warga India memiliki hak yang sama untuk menduduki posisi-posisi politik di Kashmir, membeli tanah di wilayah itu, dan bahkan menetap. Hak yang awalnya spesial hanya untuk masyarakat Khasmir, jadi terbuka, dan kini bisa dirasakan oleh seluruh rakyat India. Tentu saja masyarakat Khasmir menolak putusan tersebut. Mereka berupaya untuk memprotes dengan melakukan aksi massa. Tapi, oleh pemerintah India, mereka disikapi dengan keras. Ribuan personil militer diturunkan, para pemimpin politik di Kashmir dikenakan tahanan rumah, dan jam malam pun mulai diberlakukan.
Para pengamat menilai, pemerintah India sengaja ingin mengubah kondisi demografi kawasan itu dengan cara melegalkan warga dari luar Kashmir untuk pindah ke sana.
Sampai saat ini, ketegangan di Kashmir masih terus berlanjut. Pemerintah Pakistan mulai mencampuri urusan ini dan berencana akan melayangkan protes kepada DK PBB. Menurut Pakistan, penghapusan pasal 370 hanya akan memperkeruh keadaan di Kashmir dan pemerintah India seyogyanya membatalkan keputusan itu. (fd)